DNK

Muhammadiyah Dianggap Cuek soal HTI, Hey Kami Juga Punya Kayak Islam Nusantara

Muhammadiyah Dianggap Cuek soal HTI, Hey Kami Juga Punya Kayak Islam Nusantara

"Sejatinya pemerintah punya cara lain yang lebih elok dan 'aman' dalam pelarangan organisasi penentang Pancasila semacam HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Daripada melarang dan membubarkan HTI, dan efeknya cukup banyak yang menentangnya karena dianggap punya standar ganda dalam berdemokrasi, lebih baik pemerintah mendayagunakan saja Muhammadiyah dan NU," kata Pradana Boy ZTF, koordinator nasional Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), ketika saya bersilaturahmi ke kediamannya di Malang Jumat lalu (21/6).

"Muhammadiyah kan punya darul ahdi wa syahadah, sedangkan NU dengan Islam Nusantara-nya. Keduanya punya prinsip yang sama dengan pemerintah bahwa Pancasila itu sudah final," lanjut dosen Universitas Muhammadiyah Malang tersebut dengan sedikit parafrasa dari saya.

Pak Boy, sapaannya, saya tengarai bisa menelurkan ide cemerlang itu salah satunya berkat kesehariannya di istana kepresidenan. Oleh karena itu, ia paham betul kondisi "dapur" pemerintahan. Sudah sekitar satu tahun ia menjadi asisten staf khusus presiden Republik Indonesia bidang keagamaan internasional.

Sungguh tak pernah terbayangkan ada gagasan seperti itu. Dalam batin saya, ide tersebut menarik. "Sayangnya, saya tidak punya kewenangan sampai sejauh ini," tutur penulis buku Dari Amerika Kumerindukan Ka'bah yang sebentar lagi terbit itu--seingat saya.

Benang merah dari apa yang disampaikan Pak Boy di atas adalah bahwa Muhammadiyah dan NU sejatinya juga senapas dengan pemerintah dalam memaknai negara-bangsa: Pancasila adalah bentuk final!

Oleh karena itu, ketimbang membubarkan HTI, yang buntutnya kita tahu sendiri seperti apa, pemerintah semestinya memberikan anggaran dana bagi dua ormas ini. Anggaran itu bisa mereka manfaatkan untuk agenda-agenda besar dan berkelanjutan untuk mengembangkan darul ahdi wa syahadah maupun Islam Nusantara.

Gagasan ini pun bakal membumi di segenap warga organisasi, khususnya, sampai ke akar rumput (grassroots). Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu repot-repot bergesekan sendiri dengan para pembalela Pancasila. Ada Muhammadiyah dan NU yang juga menggencarkan agenda serupa.

Jadi, para pembangkang Pancasila, seperti HTI, akan berhadap-hadapan dengan sedikitnya tiga tembok besar: pemerintah, Muhammadiyah, dan NU.

Barangkali gagasan ini memang agak terlambat datang. Tapi tak apa, saya berteguh untuk mendokumentasikan dalam bentuk tulisan. Siapa tahu kelak dibutuhkan. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah dan NU, ormas yang lahir jauh sebelum Indonesia resmi berdaulat, berpedoman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila.

Maka, dua ormas ini tentu saja tidak setuju jika ada sekelompok oknum yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama, misalnya dengan menyatukannya bersama negara-negara lain dalam misi transnasional. Seperti apa ragam kiprah dua ormas ini dalam menginterpretasikan negara Pancasila

Muhammadiyah: Darul Ahdi wa Syahadah

Muhammadiyah menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai darul ahdi (negara perjanjian) sekaligus darusy syahadah (negara kesaksian/pembuktian). Dar al-ahdi yang dimaksud adalah bahwa NKRI dibentuk dan didirikan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh warga bangsa yang berjanji untuk hidup rukun dan damai dalam satu negara sekalipun berbeda-beda suku, budaya, dan agamanya (Bhinneka Tunggal Ika).

Dari kesepakatan itu, Muhammadiyah harus menunjukkan bukti (syahadah) atas komitmen tersebut. Maka, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tak lain adalah sebagai pembuktian atas komitmen tersebut.

Konsep itu merupakan hasil rumusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar, 3–7 Agustus 2015. Salah satu alasan diteguhkannya konsep ini adalah adanya kelompok berideologi politik transnasional yang telah membuat peta jalan (road map).

Tujuannya, memperjuangkan tegaknya negara berdasar syariat Islam melalui sistem khilafah. Muhammadiyah memandang begitu kuatnya wacana politik transnasional itu sehingga amat perlu untuk dikukuhkan darul ahdi wa syahadah ini.

"Jika dibandingkan dengan konsep yang berkembang dalam literatur politik Islam, konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi dan darusy syahadah merupakan khas Muhammadiyah," tulis Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Biyanto dalam opini di Jawa Pos (19 Mei 2017).

Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, mengungkapkan bahwa negara Pancasila merupakan konsensus atau perjanjian (darul ahdi) dari seluruh pendiri bangsa (the founding fathers). Muhammadiyah telah menghibahkan tokoh-tokohnya dalam perumusan Pancasila.

Saat merumuskan Pancasila pada Mei 1945, ada tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan KH Abdul Kahar Muzakkir. Tiga tokoh itulah yang turut menyumbangkan pikiran ideologi Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Begitu dihormatinya dalam sejarah, sepak terjang tiga tokoh tersebut kemudian dibukukan dengan judul Dari Muhammadiyah untuk Bangsa: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan K.H. Abdul Kahar Muzakkir.

Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimejo merupakan tokoh-tokoh yang turut merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sementara itu, Abdul Kahar Muzakkir merupakan bagian dari Panitia Sembilan yang menandatangani pengesahan naskah Piagam Jakarta tersebut.

Piagam Jakarta itulah yang menjadi cikal bakal ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Bahkan, dalam sidang PPKI pada Agustus 1945, Ki Bagoes-lah, konon dengan pergulatan yang hebat, yang bersedia mengubah rumusan sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apa terjemahan dari darul ahdi wa syadahah? Negara Pancasila seharusnya menjadi arena untuk memberikan kesaksian atau pembuktian (darusy syahadah). Itu berarti semua elemen bangsa harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik, ber-fastabiqul khairat, dengan komitmen merealisasikan cita-cita negeri tercinta.

Khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2002 di Denpasar, Bali, menjadi salah satu pijakan penting. Muhammadiyah senantiasa mengemban misi menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Dengan begitu, jelaslah bahwa Muhammadiyah dekat dengan Islam yang luhur, penuh rahmat, dan antiradikal dalam definisi kontekstual kiwari.

Dalam buku Ideologi dan Strategi Muhammadiyah, persyarikatan ini berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dakwah amar makruf nahi mungkar. Kelak yang diinginkan Muhammadiyah adalah Indonesia yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.

Salah satu khitah Denpasar itu berbunyi: "Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama". Delapan pernyataan khitah perjuangan selanjutnya kurang lebih sama: turut menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan amanat undang-undang secara konstitusional.

NU: Islam Nusantara

Nahdlatul Ulama (NU) juga begitu kencang dalam menggalakkan negara Pancasila. Term "Islam Nusantara" terdiri atas Islam dan Nusantara. Nusantara adalah sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah barang tentu NU menghendaki Islam yang bersinergi dengan Indonesia, dengan segala pernak-pernik budayanya. Keislaman NU tampak dekat dengan budaya-budaya nasional.

KH Wachid Hasyim, ayah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, bersama tokoh Muhammadiyah Abdul Kahar Muzakkir tadi, menjadi bagian dari Panitia Sembilan yang dibentuk Bung Karno, yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta--cikal bakal Pancasila.

Salah satu landasan utama NU dalam memperjuangkan negara Pancasila adalah Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari, sang pendiri, pada 22 Oktober 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa membela tanah air merupakan kewajiban agama. Hubbul wathan minal iman.

Sebagaimana dikutip dari platform NU online, Fathoni Ahmad menuliskan bahwa NU sebagai jamyyyah diniyyah ijtimaiyyah (organisasi sosial keagamaan) bukanlah "penjaga biasa", melainkan memperkuat dan merajut berbagai elemen bangsa untuk menyadari bahwa cinta tanah air merupakan salah satu upaya aktualisasi nyata keimanan seseorang.

KH Achmad Siddiq dalam bukunya, Khittah Nahdliyyah, menuliskan perwujudan atau manifestasi ahlussunnah wal jamaah dalam konteks kehidupan bernegara. Manifestasi tersebut berpaut erat dengan kedudukan negara yang didirikan atas dasar tanggung jawab bersama sebagai sebuah bangsa (nation), sikap terhadap kedudukan pemimpin, dan etika tatkala pemimpin perlu diingatkan atas kesalahannya.

"Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation (bangsa), teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara (kesatuan) di wilayah Nusantara. Para ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial." Demikian isi pidato KH Achmad Siddiq tentang fondasi hubungan Islam dan Pancasila sebagaimana dikutip dari tulisan Fathoni Ahmad (Pancasila: Syariat dalam Berbangsa dan Bernegara, 1/6/2019).

Berkaca pada uraian di atas, wajar saja Muhammadiyah dan NU begitu getol memperjuangkan Pancasila. Pertama, Muhammadiyah dan  NU lahir sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan kemudian pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

Lantas, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Uniknya, tiga kota besar menjadi embrio penting lahirnya tiga tonggak sejarah itu. Karena lahir sangat jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah dan NU tentu tahu betul bagaimana bergumul dengan para koloni penjajah, terutama saat Indonesia masih digagahi Belanda.

Wajar saja kalau kemudian dua organisasi yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan kini berekspansi ke bidang-bidang strategis lainnya itu merasa ikut serta menjadi bagian dari perjalanan negeri ini.

Kedua, seperti disebutkan di atas, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU terlibat, baik secara langsung maupun tidak, dalam agenda-agenda penting perjalanan republik ini menuju kemerdekaan. Terutama dalam perumusan Pancasila. Oleh karena itu, juga wajar belaka hingga kini mati-matian membela negara dengan tetap mempertahankan sistem yang ada.

Itulah, barangkali, bedanya Muhammadiyah-NU dengan organisasi-organisasi lain yang baru "lahir" setelah Indonesia merdeka. Tidak pernah terlibat dalam tumpah darah melawan para penjajah sehingga dengan "tidak tahu diri", misalnya, ingin menegakkan ideologi negara khilafah berkonsep transnasional.

Begitulah kurang lebih kisahnya. Kembali kepada persoalan di atas. Apabila lebih peka dan--meminjam bahasanya Pak Boy-- tidak gupuhan (terburu-buru, tergesa-gesa) serta berpikir jernih, pemerintah bisa mengandalkan Muhammadiyah dan NU untuk kian memasyarakatkan gagasan negara Pancasila kepada para jamaah. Memang sudah terbentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Namun, percayalah, tingkat militansi dua ormas ini tidak perlu diragukan lagi. Jamaah akan sangat patuh atas perintah atasan/pimpinan. Dengan begitu, upaya mengindonesiakan negara Pancasila bisa semakin efektif, masif, dan berkesinambungan. Para pembangkang Pancasila pun akan "berhadapan" dengan bukan hanya pemerintah Indonesia, melainkan juga dua organisasi paling berpengaruh dan jamaah paling besar di tanah air: Muhammadiyah dan NU.