Menjadi perempuan di Indonesia tak pernah mudah. Ada saja godaan dan hambatannya. Bukan berarti kemudian mereka semua lemah. Seringkali justru mereka yang dilemahkan itu bisa melawan balik dan membuktikan bahwa mereka lebih mampu dari siapapun.

Satu dasawarsa lalu, sebagai remaja Wonocolo yang riang gembira, saya begitu senang ketika mendengar nama Bu Risma terpilih jadi wali kota Surabaya. Meski saya juga tidak paham-paham amat soal politik waktu itu, hanya satu hal yang saya banggakan dari terpilihnya Bu Risma, yaitu “Cok, akhire onok wali kota wedok, gak lanang terooos ae bosen. Untunge iki yo guduk anak e pejabat”.

Konon, hal inilah yang kelak membuat saya bersemangat bolos sekolah untuk mengurus KTP Surabaya sekian tahun sesudahnya, meski saya bersekolah di Malang. Gudhuk e te mbandingno, tapi ncen pas iku ebes-emesku nang Suroboyo, Rek…

Lantas, kenapa saya bosan dengan Lanangisme dalam ranah publik ini? Bukan apa-apa sebenarnya, ya hanya sebatas monoton saja. Dari Pak RT sampai Presiden kok laki-laki. Menteri-menteri penting waktu itu juga laki-laki, kecuali memang Menteri Kesehatan yang beberapa kali berasal dari kalangan perempuan.

Oh ya, kita juga pernah punya presiden perempuan, cuma ya itu… Dulu harus babak-belur ditolak oleh Ketuhanan Yang Maha Ormas. Akhirnya, saat Pemilu Langsung dijalankan, babak bundhas lah beliau.

Lho emange lapo se Mas, kok kudu onok wong wedok nang pemerintahan?

Sebenarnya, adanya porsi perempuan dalam anggota dewan dan jajaran kabinet itu bukan hanya untuk sekadar “emansipasi” saja. Namun lebih dari itu, negara kita perlu perspektif baru tentang perempuan. Sebabnya adalah, di berbagai lini kehidupan kita, perempuan masih menjadi sosok rentan “diguwak lek wes gak kanggo”.

Sebut saja kasus-kasus pelecehan di angkutan umum, KRL khususnya, bus kota, hingga kampus, bahkan pesantren; Atau kasus kekerasan rumah tangga; Kasus penelantaran ibu dan anak. Hingga yang terbaru adalah kasus atlet perempuan yang dipulangkan dari kontingen SEA Games Filipina 2019. Alasannya adalah “tidak perawan”. Lantas, apa korelasinya, he Bhambaaaank?

Tuduhan tidak perawan terhadap atlet senam ini sangat tidak masuk di nalar orang waras. Kalau memang dia melakukan tindakan indisipliner ya harusnya kan ada penanganan dan mediasi. Seperti kasus Praveen Jordan yang hampir dicoret dari skuat bulutangkis Indonesia saat tur ke Eropa misalnya, usai dengan mediasi dan dijawab dengan prestasi.

Tapi kalau pakai alasan atau tuduhan gak perawan iki lho maksude opo? Utekke sing nuduh iku ketoke sing wes gak perawan, kakean dijejeli ambek botol fanta ta yok opo?

Tentu tuduhan-tuduhan kepada perempuan dalam hal seperti ini tak cuma terjadi sekali di kehidupan bermasyarakat negara +62. Tidak hanya atlet, yang terdekat justru datang ketika Anda para mbak-mbak ini pacaran atau hendak menikah.

Ada saja pertanyaan atau gunjingan seperti, “Heh, deloken ta jeng, iku lho Mas Lukman mosok se te rabi ambek rondo, padahal ngguanteng ngono iku, anakku lho umure podo mbek rondo iku, sek prawan kinyis!

Atau, “Eh bro, kamu ndelok nggak itu si Ajeng sing biyen pacare gonta-ganti iku, kiro-kiro mben sopo yo sing gelem ambek arek iku”.

Kedua contoh gunjingan ini cukup umum didengar pada kalangan wong-wong njembekno. Sebab, selain sebagai tetangga atau teman, mereka ternyata juga berprofesi sebagai ahli spesialis kulit dan kelamin. Sayangnya, hal itu didapat bukan dari pendidikan kedokteran, melainkan dari pendidikan olahraga cocot.

Tidak hanya soal “keperawanan” yang dianggap tabu dan sangat anfaedah. Namun ada juga hal-hal lain yang cukup faksyit mbokneancok menyoal stereotip “perempuan baik-baik”. Pertama, cara berpakaian. Dan kedua adalah usia menikah.

Hal pertama seringkali muncul saling bersinggungan dengan dogma agama. Cukup mengesalkan memang segala pembenaran yang mengatasnamakan agama. Sebab, ayat kitab suci itu mati, tapi tafsir terhadapnya bisa hidup dan berubah berjuta-juta kali.

Dan sayangnya, hal itu dipakai untuk melegitimasi perspektif masyarakat umum terhadap pakaian perempuan. Bahkan, tak hanya laki-laki yang sering komentar tentang bagaimana seharusnya perempuan itu berpakaian.

Sialnya, bahkan Bu Ningsih Tinampi ahli hapus santet sing medok e kuetok buanget lek tutuk Pasuruan iku menyalahkan pasien perempuannya yang diperkosa dengan alasan pakaiannya mengundang syahwat lelaki. Cok, pean gak mashook, Buk.

Padahal, hal itu sangat nggak masuk akal dari segi manapun, kecuali memang Bu Ning sudah sangat berpikiran patriarkis hingga tega mengatakan sejawatnya sesama perempuan sebagai pihak yang salah.

Korban adalah korban. Tidak ada asumsi tentang “halah kon yo podo-podo seneng se” atau “salahe kon nggae klambi kurang bahan”. Bisa dipastikan, orang-orang dengan pola pikir seperti itu, antre surga lewat jalur PMDK.

Dan, tentu saja, setelah melihat bagaimana Bu Ning paranormal syariah, atau apalah dia, memperlakukan mbak-mbak pasiennya, saya jadi semakin yakin bahwa hanya satu paranormal perempuan dengan kebajikan seutuhnya di dunia ini, yaitu almarhumah Mak Bongky!1!1!1!

Tidak berhenti pada dua kasus itu saja. Kita bisa menilik acara-acara televisi, khususnya acara sobat polisi “86” yang kerap melakukan penggerebekan itu.

Suatu kali, pernah ditemui episode di mana ada razia di tempat karaoke oleh kapolsek yang kebetulan perempuan. Dan salah seorang yang dirazia adalah perempuan dengan potongan rambut seperti laki-laki. Lantas saya sedikit gregeten ketika Bu Kapolsek bertanya dengan tidak santuy, ”Kamu kenapa potong rambut seperti laki-laki? Kamu laki-laki atau perempuan?

He lha yo sakkarepe ta Buk, te potong gundul yo iku tetep arek wedok he. Emange standar uripe sampeyan tok a yo sing paling bener?!

Emosi ngene iki…

Sungguh memprihatinkan ketika mendapati perempuan melecehkan perempuan lain dengan pola pikir yang justru sangat Lanangisme alias patriarkis.

Sedihnya, hal ini masih terjadi di negeri ini hingga lebih dari 100 tahun sejak buku Habis Gelap Terbitlah Terang karangan R.A. Kartini terbit pertama dalam bahasa Belanda.

Lebih dari 100 tahun pula sejak Ruhana Kuddus jadi jurnalis perempuan pertama di negeri ini melalui surat kabar Poetri Hindia. Atau hampir 73 tahun sejak Maria Ulfah Santoso jadi menteri perempuan pertama Indonesia dalam Kabinet Sjahrir II. Atau hampir 55 tahun setelah Siti Baroroh Baried menjadi guru besar perempuan pertama di Indonesia.

Sedangkan, hari ini kita masih mendapati seorang atlet perempuan dipulangkan karena tuduhan tak berdasar.

Alih-alih melihat perempuan dari ide, prestasi, atau hal-hal konkret lainnya, justru masyarakat kita hari ini terlampau sibuk mengukur kadar moral perempuan. Tanpa seorang perempuan itu meminta untuk dinilai sekalipun.

Tentu saja hal ini masih seputar perempuan di dalam negeri. Belum para buruh migran perempuan yang dilecehkan di luar negeri, tanpa kita tahu. Bahkan hingga dihukum mati tanpa memperhitungkan eksepsi, seperti kasus Tuti Tursilawati sekian tahun lalu.

Memang, sebagian orang berpendapat bahwa perempuan sudah mendapatkan tempatnya sesuai semangat emansipasi. Tapi, apakah kita sadar bahwa sebenarnya yang dicari bukan kedudukan atau jabatan, atau tempat untuk berkarier. Lebih dari itu, perempuan juga perlu diejahwantahkan sebagai sesama, setara, dan tak distigmatisasi atas nama moral atau gender.

Opo yo kon gak kesel ngandani wong wedok kudu klambenan ngene-ngono tapi utekmu ndlereng ae koyok coro?

Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam arus politik dan kedudukan pembuat kebijakan serta dalam dunia akademis adalah langkah untuk mengubah perspektif masyarakat kita. Agar kita tak tenggelam pada kebijakan dan pendidikan yang penuh stigmatisasi dan moralis, tapi sama sekali tak memiliki substansi dalam kehidupan bermasyarakat.

Moral bukan tolok ukur yang tepat dalam menilai manusia. Namun di negeri ini, kita lebih mudah mencela atas nama moral daripada berkaca atas nama pengetahuan.