Yang namanya negara demokrasi, ya wajar kalau ada demonstrasi di jalanan. Nggak usah kagetan, apalagi sampai alergi. Siapa saja boleh kok menyuarakan pendapatnya, termasuk dengan turun ke jalan—apapun latar belakang dan tuntutannya.

Tapi sayangnya, dua puluh satu tahun pasca reformasi, sikap kita justru berlaku sebaliknya: seolah alergi demo. Mulai dari demo nomer-nomeran yang mirip togel sampai demo anak-anak SMA dan SMK (padahal, jarang-jarang lho kita bisa lihat anak SMA-SMK turun ke jalan gandengan tangan, biasanya kan sawat-sawatan).

Banyak banget yang nyinyir. Mulai dari nyinyirin isu yang dibawa, disebut panasbung alias pasukan nasi bungkus, sampai mempertanyakan umur. Seolah-olah demo itu cuma legitimasi kelompok dan isu tertentu aja.

Padahal yo, yang namanya negara demokrasi, berisik itu pasti. Setiap orang berhak ngomong. Setiap orang berhak punya pendapat dan menyuarakan di muka umum. Yang nggak boleh adalah menyampaikan dengan cara-cara kekerasan, memaksakan pendapat apalagi persekusi.

Jangan cuma karena mereka mengenakan atribut tertentu lantas dianggap nggak relevan dan nggak punya legitimasi untuk bersuara.

Kalau kita mau adil sejak dalam pikiran, seperti kata Eyang Pram, harusnya kita fine-fine aja kalau ada orang-orang yang berorasi ngangkat isu khilafah, seperti kita fine-fine aja dengan teman-teman Papua yang menyuarakan referendum.

Anak-anak sekolah turun ke jalan harusnya disambut gembira, seperti ketika kawan-kawan buruh menyampaikan aspirasinya. Kalau kita sepakat Mas Ananda Badudu tidak bersalah karena aksi penggalangan dana dan upaya penyaluran logistik ke teman-teman mahasiswa yang lagi beraksi, reaksi yang sama kudunya juga kita miliki ke teman-teman yang mengupayakan hal yang sama ke demo nomer-nomeran kemarin.

Jangan yang satu kita anggap pahlawan, yang satunya lagi dianggap bayaran. Nggak usah terlalu alergi lah. Biasa wae.

Justru sikap alergi demonstrasi begini ini yang bikin negara makin nggak karuan belakangan ini. Elit politik kita jadi merasa superior, sekaligus gampang parno. Lima tahun dipuja-puja kayak berhala pagan, dilindungi opini publik yang menganggap demo—mulai HTI, nomer-nomeran sampai buruh—sebagai  gangguan keamanan dan kenyamanan.

Ujung-ujungnya? Ya bisa dilihat sendiri kemarin.

Waktu mahasiswa akhirnya turun ke jalan membawa isu yang krusial, sikap pemerintah justru bilang bahwa demo udah ketinggalan zaman, nggak relevan, dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sounds familiar, huh? Iyes, pemerintah cuma mengulang apa yang jadi persepsi kita selama lima tahun ke belakang. Termasuk juga soal penangkapan Dhandy Laksono dan Ananda Badudu, juga Veronica Koeman yang tahu-tahu jadi penjahat negara sampai dicabut paspornya.

Dan saat itu, banyak dari kita yang fine-fine aja, malah justru senang-senang aja. Masih ingat kan Ahmad Dhani yang dipenjara gara-gara tweet doi?

Jadi, kalau nggak mau balik lagi ke jaman Orba, ya kita juga jangan punya mental Orba, dong. Presiden bukan berhala dan politisi bukan dewa. Nggak perlu dipuja berlebihan, apalagi sampai dikultuskan. Ada baiknya malah kita selalu pasang sikap curiga ke pemerintah, siapapun rezimnya, jangan malah taklid buta.

Urusan dengan negara itu sama kayak urusan dengan anak: jangan dimanja. Kalau nggak, nanti jadinya cengeng terus malah minta yang nggak masuk akal. Negara juga gitu, yang harusnya melindungi rakyatnya, eh malah minta dilindungi oleh rakyatnya. Kan pekok!

Kalau begini, saya jadi kangen jamannya SBY. Selama sepuluh tahun menjabat, berapa kali SBY didemo, dituntut mundur, sampai dikata-katain ‘kebo’ oleh masyarakat. Tanggapannya gimana? Paling ya cuman pidato, ditayangin sama stasiun televisi, terus curhat lalu endingnya ngomong, “Saya prihatin.”

Udah, gitu doang. Nggak ada aktivis-aktivis yang ditangkap, nggak ada demo-demo yang dilarang, nggak ada video tentara-tentara yang dipajang sambil bilang, “AKAN BERHADAPAN DENGAN KAMI!”, apalagi sampai nyuruh menteri pendidikannya ngasih ultimatum ke para rektor biar mahasiswanya nggak turun ke jalan.

Tanpa bermaksud membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain, tapi saya jadi mikir lagi: kita, milih presiden dari latar belakang sipil, karena kita punya trauma dengan jenderal yang pernah berkuasa secara otoriter.

Tapi sekarang, kenyataan malah bilang sebaliknya: yang jenderal satunya justru menghargai peran sipil, yang beneran dari sipil, justru mau pake cara-cara militer.

Jadi gimana, kita udah bener-bener alergi demokrasi?