Sudah hampir genap sepuluh tahun mbok’e arek Suroboyo memimpin. Patut diakui, wajah kota yang puanase nauzubillah ini telah banyak berubah semenjak dipimpin Bu Risma. Pembangunan yang cenderung menitikberatkan ke estetika kota ampuh mengubah wajah Surabaya yang sebelumnya kumus-kumus jadi enak dipandang dan dinikmati.

Kecuali menikmati jalanannya yang semakin hari semakin astaghfirullah macetnya. Maksud hati kepingin mlaku-mlaku nang Tunjungan, eh BasRa macet gak karuan. Nggeser agak jauhan ke arah barat, eh macetnya Darmo Boulevard nggarai wong sehat iso sekarat, sing sekarat moro-moro nyowone mecetat.

Lah yaopo bro, macete non stop. Pagi siang sore maghrib sampe malam!

Dan inilah PR terbesar Risma yang tidak pernah mampu terwujud, yaitu soal transportasi umum massal yang nyaman dan terintegrasi, meskipun berbagai wacana sudah muncul sejak awal era kepemimpinannya sembilan tahun yang lalu.

Kalau kita arek Suroboyo bisa mengingat kembali, berbagai macam model transportasi umum massal sempat dikemukakan untuk dibangun dan diujicobakan. Di antaranya, Bus Rapid Transit (BRT) dan Trem.

Tapi wacana soal BRT itu menguap hilang begitu saja, sementara Trem kabarnya harus terhenti setelah penelusuran yang dilakukan untuk mencari jejak-jejak rel trem di era kolonial harus menemui jalan buntu.

Harapan sempat membubung saat walikota yang benar-benar menjiwai peran sebagai emak-emak―suka ngomel di muka umum terus direkam dan di-upload―itu meluncurkan Suroboyo Bus.

Dengan armada bus yang konon katanya sakitnya karena diguna-guna memiliki sistem yang super canggih, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban akan moda transportasi umum yang aman dan nyaman. Apalagi, Suroboyo Bus di-launching dengan cara yang anti-mainstream: naiknya gratis, cukup bayar pakai botol plastik.

Wuidih, ngeri boskuh. Kurang apa lagi coba. Surabaya punya transportasi umum massal yang murah, aman, nyaman, dan peduli lingkungan. Sedap!

Tapi eh tetapi, sekian waktu berjalan, rasa-rasanya julukan ‘transportasi umum massal’ pada Suroboyo Bus perlu dipertanyakan ulang. Rutenya masih itu-lagi-itu-lagi alias Darmo-TP-Siola lagi Darmo-TP-Siola lagi (meski kini sudah ditambah dengan rute ke arah Kertajaya dan ITS).

Yang paling penting juga soal sistem pembayarannya yang masih harus pakai botol plastik itu.

Gimana, ya. Oke sih, kalau dibilang sebagai langkah pemkot untuk kampanye sadar lingkungan. Tapi bisa nggak, kampanye tanpa bikin repot? Untuk bisa dapet tiket sekali jalan, harus ngumpulin lima botol plastik ukuran tanggung dulu dan masih harus ke Kebon Rojo buat nukar. Kalau model begini mau diterapkan untuk pembayaran transportasi umum, ya jelas amsyong.

Bagaimanapun, transportasi umum massal seharusnya mempermudah masyarakat yang tinggal di kota itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain terintegrasi dengan baik dan terkoneksi dengan setiap jengkal wilayah yang ada di kota tersebut, sistem pembayarannya juga harus diatur sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat yang akan menjadi penggunanya.

Ambillah contoh TransJakarta yang menggunakan e-money sebagai sistem pembayarannya. Atau moda transportasi di kota-kota maju lain yang menggunakan kartu khusus yang tinggal di-tap aja.

Dan yang mesti diingat, mendapatkan transportasi umum yang aman dan nyaman itu adalah hak setiap warga kota sebagai pembayar pajak. Sekali lagi, itu hak.

Sah-sah aja kok kalau kita menuntut pengadaan transportasi massal yang nggenah ke pemerintah kota. Itu sudah menjadi kewajiban mereka untuk menyediakannya.

Nggak perlu menunggu urgensi, nggak perlu menunggu sampai jalanan di Surabaya macet total mandeg njegreg baru kita teriak-teriak. Salahin sana salahin sini.

Dan, yang perlu juga kita ingatkan ke pemkot adalah, bahwasanya Surabaya iku gak mung Raya Darmo Tunjungan karo Siola tok. Biar nanti, siapa tahu kalau mau bikin trayek percobaan pertama, bisa mulai dari Joyoboyo ke Wiyung sampe Menganti, atau Joyoboyo ke arah HR Muhammad atau Kota Satelit. Yah, siapa tahu…