Heboh perdebatan di berbagai media mainstream oleh para netizen akan perlunya calon menteri dari generasi muda atau tokoh muda belum lama ini, seakan melupakan hal yang lebih krusial dari calon menteri muda adalah terkait posisi jabatannya di kementerian.

Jika kita kaitkan dengan kebutuhan dan dampak psikologis generasi milenial yang saat ini memiliki budaya tersendiri serta semakin melejitnya dampak inovasi teknologi digital, bisa jadi, posisi yang relevan adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Saya pernah menulis di salah satu media daring nasional pada bulan Maret 2019 soal hebohnya pemberitaan di media terkait menteri muda bahwa estafet kepemimpinan ke depan, memang sudah saatnya Indonesia membutuhkan sosok muda, namun di situ pula saya menulis sebuah fenomena menarik: bonus demografi.

Celakanya, isu bonus demografi, bagi sebagian besar politisi, hanya sebatas istilah keren dan lip service dalam kampanye untuk menggaet suara kaum muda. Pemerintah pun terlihat masih “gagap” akan bonus penduduk usia produktif tersebut, kerena belum terlihat langkah strategis apa yang sustainable.

Jika kita kaji lebih komprehensif, bonus demografi bukan sekadar “bonus” kependudukan usia produktif, tapi juga persiapan menghadapinya, sekaligus juga mempersiapkan langkah ketika usia produktif tersebut kemudian berada di proyeksi usai.

Profesor Fasli Jalal, Ph.D, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memaparkan, momentum bonus demografi lebih berbicara mengenai perlunya bangsa ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga tenaga kerja mampu diserap bursa kerja.

Bagai anomali, kedua hal yang saling terkait itu masih menjadi tantangan bagi bangsa kita, dan boleh di katakan pula, kita cenderung gagal memanfaatkan usia produktif muda, apalagi jika dikaitkan dengan tenaga kerja lulusan diploma (6,9 persen) dan sarjana (6,2 persen) yang justru lebih banyak menganggur pada tahun 2019.

Bayangkan, hampir 900 ribu orang dari total 6,82 juta jiwa nganggur, Bos!

Memang, jika dibandingkankan pada tahun sebelumnya di mana jumlah pengangguran berada pada angka 6,87 juta jiwa, angka itu terlihat sedikit menurun. Tapi justru karena itu, pemerintah masih harus bergegas mengerjakan pekerjaan besar agar produktivitas masyarakat bertumbuh pesat dan lebih efektif.

Belum lagi, syarat lain dari optimalisasi bonus demografi juga berkaitan erat dengan pentingnya peran perempuan untuk juga turut dalam dunia kerja. Jika kinerja perempuan terakomodir dengan tepat, maka tabungan masyarakat akan kian bertumbuh, karena perempuan yang berkarier sekaligus berkeluarga akan cukup signifikan membantu income keluarga.

Kedua hal ini juga masih memiliki paradoksnya sendiri, apalagi dalam konteks tabungan masyarakat. Mengapa? Kita tahu literasi keuangan masyarakat juga masih cukup rendah, itu terlihat dari data yang pernah dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK), yakni hanya berada pada angka 29,7 persen (per 2016).

Artinya, sekalipun sekitar 67,8 persen masyarakat telah mendapatkan akses keuangan, namun belum begitu memiliki bekal pemahaman yang memadai akan produk dari keuangan itu sendiri. Misalnya saja, membedakan investasi bodong dan yang bukan serta produk keuangan (reksadana, saham, kredit, dan lain-lain).

Belum lagi, pada kenyataannya perempuan yang bekerja masih banyak diberi upah rendah. Riset tersebut diperkuat lembaga International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015, bahwa secara global tingkat kesenjangan upah pekerja perempuan mencapai 23 persen dibandingkan dengan laki-laki.

Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa gap upah laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan sampai dengan 32 persen!

Celakanya lagi, partisipasi penyerapan tenaga kerja perempuan hanya berkisar 54 persen dari populasi, dibanding laki-laki yang mencapai 83 persen.

Hal tersebut jika tidak segera teratasi, bukan tidak mungkin bonus demografi hanya sebagai istilah keren yang tidak bermakna apa-apa, nggak ada isi.

Karena itu, isu bonus demografi yang memiliki dinamika sosial besar harus dihadapi dengan kreativitas, karena gejolaknya sudah mulai terlihat dari indikator pengangguran dan porsi kekayaan tidak merata yang lebih dikuasai segelintir konglomerat.

Pada tahun 2017, berdasarkan studi Credit Suisse, sekitar 84,30 persen masyarakat Indonesia memiliki kekayaan hanya di bawah $10.000!

Merujuk begitu kompleksnya fenomena bonus demografi dari SDM, pasar kerja, peran perempuan, dan tabungan masyarakat, sudah sangat tepat jika pemerintah membentuk kementerian baru yang mengurusi tantangan bonus demografi.

Atau minimal ya sebuah Lembaga Pemerintahan nonkementerian (LPNK) yang berfokus pada pemetaan dan solusi aplikatif menyasar usia produktif bonus demografi sehingga Indonesia mampu lebih optimal mengelolanya, agar tidak seperti Brasil dan Afrika Selatan yang gagal memanfaatkan peluang usia produktifnya, terjebak sebagai negara middle income trap.

Pemerintah kita perlu mengadaptasi langkah-langkah strategis keberhasilan negara Jepang yang mengalami bonus demografi pada era tahun 70-an tapi bisa memanfaatkan proporsi usia produktif berlebihnya tersebut dengan membangun kemampuan dasar SDM melalui pendidikan dan mengaitkannya dengan industri, khususnya industri manufaktur otomotif dan elektronik.

Karena itu, tidak heran inovasi teknologinya hingga saat ini masih merajai pasar global dengan merek raksasa seperti Toyota, Honda, Toshiba, Sony, dan puluhan lainnya.

Sudah saatnya sinergi antar lintas kementerian dan LPNK yang akan dibentuk pemerintah nantinya mulai menentukan langkah kolektif, khususnya untuk Kemenristekdikti, Kemenpora, serta Kominfo.

Namun, tentu penting juga membaca gerak kemajuan tren zaman. Tren seperti apakah yang maju pesat pada abad ini? Jawabannya tentu saja megatren pengembangan inovasi teknologi yang membentuk ekonomi digital.

Saat ini, penetrasi internet telah menghubungkan lebih dari 3,5 miliar warga dunia, dan lebih dari 171 juta lebih di Indonesia (Riset APJII, 2018). Potensi ini sangat visibel untuk digenjot sebagai pendorong produktivitas, khususnya untuk generasi milenial usia produktif yang sangat menggandrungi dunia inovasi digital (Start Up).

Tapi, kita juga patut waspada akan gelombang industri 4.0 terkait otomatisasi yang secara amsif merevolusi sekaligus mendisrupsi pekerjaan repetitif manusia. Bukan tidak mungkin, kelak di masa depan, bangsa kita hanya sebagai hamba pasar dunia negara-negara maju jika abai pada gelombang teknologi tersebut.

Mendesaknya pembentukan kementerian baru ataupun LPNK yang menangani tantangan gigantik bonus demografi ini jelas membutuhkan pemimpin yang “tidak lazim” pula dalam mengeksekusinya.

Tugas lembaga baru ini tentu tidak mudah, karena juga harus sinkron dengan lembaga lain. Inilah yang lebih relevan diwacanakan, bukan hanya sekedar sibuk mencari tokoh muda tapi minim solusi jangka panjang.

Policy maker harus segera berbenah dengan lebih agile untuk mendorong pembentukan lembaga jabatan baru tersebut, mengingat bonus demografi telah merata dan akan menuju puncaknya pada tahun 2030.

Nggak usahlah bermimpi terlalu tinggi, menggembar-gemborkan jargon “Indonesia Emas Tahun 2045”, jika belum berani mengambil keputusan besar tahun ini. Bangsa ini butuh keberanian mewujudkannya. Audaces fortuna iuvat. Keberuntungan berpihak pada para pemberani.