DNK

Penyair vs Pensyair, KBBI Mesti Bijaksana

Penyair vs Pensyair, KBBI Mesti Bijaksana

Suka tak suka, bagaimanapun, tata cara berbahasa Indonesia kita sehari-hari dalam pelbagai ekspresi bakunya mesti diatur. Siapa lagi yang punya wewenang mengatur renik-renik berbahasa bila bukan Badan Bahasa, yang di antaranya berwujud  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) untuk khushushan urusan kosa kata.

Orang boleh sepakat atau tidak, seluruh, sebagian, atau sekadar satu dua lema dari buku setebal bantal bernama KBBI itu; boleh saja umpama dengan kesal mencemooh Badan Bahasa sebagai “pengusaha bahasa” –sebagaimana saya baca tadi siang di sebuah status Facebook—toh tetap saja KBBI akan menjadi rujukan primer dalam khazanah kosa kata berbahasa Indonesia kita. Saya pribadi acap membukanya, mempelajarinya, dan menggunakannya. Setuju atau tidak dengan definisi sebuah lema adalah urusan kemudian. Yang pasti, kita memang membutuhkan KBBI.

Lalu, sebagaimana yang sudah-sudah, hari ini kita diriuhkan oleh meluasnya cemooh terhadap sebuah unggahan khas karakter desain Badan Bahasa –atau mungkin personal yang selama ini dikenal sebagai salah satu “pemegang otoritasnya”—perihal sosialisasi kata baku penyair. Saya pun baru tahu bahwa ternyata menurut KBBI V, kata baku orang yang bersyair atau pembuat syair bukanlah penyair, tetapi pensyair.

Terdengar aneh, ganjil, asing, dan tanpa taste sama sekali. Saya pun mengernyit. Ada-ada saja pemangku KBBI itu, gumam saya.

Apa pasal?

Pada kata baku “pensyair” yang ditetapkan KBBI terdapat problem language game –dalam istilah filsuf bahasa Ludwig Wittgenstein—yang bikin mengernyit. Language game adalah kebiasaan berbahasa (termasuk kosa kata) yang telah membentang panjang, menjadi suatu konsensus majemuk –nasional—yang telah sangat mapan dan nyaman di lidah semua orang.

Di lingkaran para penyair sendiri, sastrawan, saya tak pernah mendengar istilah “pensyair” digunakan untuk menyebut seorang penyair. Selalu di manapun dipakai kata “penyair”.

Boleh jadi, para pengurus KBBI memutuskan pembakuan kata pensyair itu dengan berdasar pada kaidah umum berbahasa yang juga merupakan suatu konsensus nasional kita selama ini. Akar katanya adalah syair. Orang yang mencipta syair logis disebut pensyair, bukan penyair.  Serupa kata “tari”, maka orang yang melakukan kegiatan menari disebut “penari”.

Secara kaidah logika bahasa, ini jernih sekali. Serupa 1 + 1 = 2.

Hanya memang justru dalam penerapan kaidah-kaidah baku berbahasa inilah yang acap memantik sumber persoalan besarnya. Antara penerapan kaidah baku berbahasa di satu sisi dengan kemapanan tradisi berbahasa di sisi lain –mapan dalam artian telah begitu lama digunakan dan dipahami secara kolektif sehingga menjadi konsensus mapan nasional—seyogianya tidak selalu dibanjarkan hitam putih. Mesti ada kebijaksanaan walau kadangkala belaka. Toh kegiatan berbahasa, bagaimanapun, sama sekali bukanlah kegiatan bermatematika.

Kebijaksanaan ini sejatinya sesederhana kita berkenan memafhumi dan pada derajat tertentu menoleransi suatu kondisi atau realitas yang tak sesuai dengan kaidah legal-formalnya tetapi telah begitu mapan dan nyaman diasup khalayak luas. Mengubah, atau sekadar mengusiknya, segaris saja dengan memicu perseteruan yang sungguh tak diperlukan. Hitam bukankah tak mesti selalu tepat kita nyatakan buruk, ya? Dan buruk pun tak mesti selalu tepat kita hasratkan untuk dimusnahkan, ya?

Jika semata berkiblat pada kaidah legal-formal yang hitam-putih, maka rawan dilemalah KBBI sebagai produk bangsa. Ironi pun terjadi: (bayangkan!) tatkala KBBI srudak-sruduk mengusik kemapanan kata penyair hingga memicu gesekan, kemudian membuncah penolakan keras terhadap kata yang dimuat KBBI tersebut, maka dampak fatal berikutnya adalah skeptisme terhadap kesahihan KBBI itu sendiri. Orang lalu terpanggil untuk mengecek pelbagai lema lainnya dalam KBBI untuk bahkan semata “mencari masalah” dalam KBBI.  KBBI disangsikan otoritasnya, bahkan boleh jadi dianggap tak berharga untuk digugu. Secara keseluruhan!

Sungguh ini kerugian yang semestinya tak perlu terjadi.

Saya sendiri lalu menemukan sejumlah lema dalam KBBI yang menurut saya problematis. Ada kata jomblo dibakukan menjadi jomlo, shalawat dibakukan menjadi selawat, bid’ah dibakukan menjadi bidah, shalat dibakukan menjadi salah, dan hadist dibakukan menjadi hadis, dan entah apa lagi, yang kesemuanya sangat mengundang perdebatan, bahkan konfrontasi. Ada problem yang pada pokoknya bersifat teknis aplikasi kaidah berbahasa, seperti penyair dibakukan jadi pensyair itu. Tetapi memang ada pula problem yang berskala kompetensi epistemologis dan jelas dampak negatifnya sangat luar biasa.

Kata bid’ah, KBBI membakukannya jadi bidah, menurut KBBI adalah:

Pertama, perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam.

Kedua, pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Alquran dan hadis.

Ketiga, kebohongan; dusta.

Kita, utamanya warga Nahdliyyin, sangat berhak mengajukan pertanyaan terhadap episteme lema bid’ah dalam KBBI tersebut: siapa orang di balik KBBI yang  menyusun episteme lema ini? Orang Salafi-Wahabikah yang notabene anti bid’ah dengan sangat tegas tanpa kompromi?

Rasulullah Saw tentu saja tak pernah melakukan padusan (mandi besar menyambut puasa Ramadhan), misal. Itu memang bid’ah –dalam episteme bid’ah adalah hal baru yang diadakan setelah Rasulullah Saw. Tetapi menyatakan seluruh bid’ah, termasuk padusan, “dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam” dan “tanpa berpedoman pada Alquran dan hadis” serta “kebohongan; dusta” adalah masalah serius dalam konstelasi paradigma Islam Indonesia, khususnya Jawa untuk padusan, yang rawan mengiris relasi sosial masyarakat luas.

KBBI mau tanggung jawab? KBBI bersedia dinyatakan sebagai “provokator” disharmoni sosial umpama kelak ada komunitas Islam yang merasa dihinakan tradisinya? Bagaimana bisa Badan Bahasa mengambil risiko seirionis ini?

Saya tentu saja tak pernah mengharapkan pecahnya perseteruan sosial-religius hanya karena kecerobohan KBBI pada lema tersebut. Tidak!

Saya hanya sedang memperlihatkan kepada khalayak, utamanya tim Badan Bahasa, bahwa episteme lema-lema yang digunakan dalam KBBI hendaknya disusun dengan ketelitian dan kecermatan digdaya bukan hanya secara kompetensi akademis, tetapi juga akomodasi sosio-kultural dan psiko-sosial masyarakat luas. Serta mengindahkan dengan seksama ihwal sejarah, tradisi, dan kemapanan bangunan-bangunan nilai apa saja dalam masyarakat penggunanya. Bukankah KBBI diadakan oleh Badan Bahasa cum negara dalam tujuan supaya menjadi panduan resmi dalam kegiatan berbahasa nasional semua warga Indonesia?

Badan Bahasa, cum KBBI, hendaknya bisa lebih mawas dan bijak dalam memutuskan apa saja terkait kontennya. Entah episteme lema-lemanya agar benar-benar bisa menjadi panduan definisi awal yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat maupun language game-nya dalam cita rasa lidah tradisi berbahasa Indonesia kita.

Iqbal Aji Daryono boleh saja menuliskan buku Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira, namun buat saya, sekali lagi, mari selalu ingat, kegiatan berbahasa bukanlah kegiatan bermatematika.