Puan Maharani jadi Ketua DPR. Ada yang senang dan bangga, khususnya karena dia perempuan pertama yang menduduki jabatan itu. Tapi ada yang mencibir sinis, “Apa sih prestasi Puan selama ini?”

Sebelum pertanyaan itu kita jawab, mungkin bagus juga kalau kita bertanya, ”Apa sih prestasi para ketua DPR selama ini, sebelum dan sesudah dia menjabat?”

Ketua DPR sebelum ini, Setya Novanto misalnya, lebih sering kita kenal namanya dalam berbagai kasus korupsi, tapi selalu lolos, sampai akhirnya hukum menjerat dan memenjarakannya. Dibandingkan dengan Setya Novanto, Puan tentu terasa lebih baik.

Orang tak banyak mempertanyakan apa prestasi ketua DPR yang lain, karena kalau kita sadari, untuk menduduki jabatan itu memang tak perlu prestasi tertentu, selain prestasi politik.

Ketua DPR adalah jabatan politik, yang bisa mendudukinya adalah yang punya prestasi politik. Apa ukuran prestasi politik? Tentu saja ukuran utamanya adalah kemampuan seseorang untuk mengumpulkan modal politik.

Yang paling utama dalam urusan itu adalah kemampuan mengumpulkan dukungan suara dalam pemilihan umum. Dalam hal itu tentu saja Puan Maharani punya prestasi hebat. Ia adalah pengumpul suara yang hebat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk partainya.

Kalau ditanya lebih lanjut, apa yang dimiliki Puan sehingga ia bisa jadi pengumpul suara dukungan politik, tentulah sebab utamanya karena dia cucu Soekarno dan anak Megawati. Tak perlu kita berputar-putar mencari hal lain.

Boleh jadi Puan punya satu dua kelebihan lain, tapi itu tak penting. Para pemilihnya memang tak peduli pada soal-soal lain itu.

Dalam hal ini Puan tak sendiri, dan bukan yang pertama. Sudah ada banyak politikus yang lebih dulu memanfaatkan nama bapak atau leluhurnya. Orang mungkin banyak yang lupa bahwa Lukman Hakim Saifuddin adalah anak KH Saifuddin Zuhri, yang dulu juga pernah jadi Menteri Agama.

Itu pun tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika kita mengenal Presiden George Bush Jr., anak dari Presiden Geroge Bush. Jadi, apa istimewanya Puan?

Politik memang menyediakan jalur bagi anak-anak pembesar untuk masuk. Mereka otomatis terhubung dengan jaringan yang bisa segera mereka pakai sebagai modal. Boleh jadi mereka membutuhkan sejumlah kemampuan tambahan, tapi itu tak penting benar.

Mereka punya satu hal sangat penting yang bisa menutupi apapun kekurangan yang mereka miliki, yaitu popularitas.

Para politikus lain, yang tidak punya modal berupa nama besar leluhur, juga jarang yang masuk ke politik melalui jalur kinerja. Mereka biasanya membangun jalan masuk dengan menempel pada tokoh politik yang sudah besar, atau membangun popularitas dari jalur lain, seperti dari dunia hiburan.

Sisanya membeli popularitas dengan menghamburkan uang. Politikus yang membangun jalan politik dari bawah, dengan modal prestasi tertentu, sangat sedikit.

Kalau orang mempertanyakan, apa prestasi Puan selama jadi menteri, maka pertanyaan yang sama juga bisa diajukan terhadap menteri-menteri yang lain. Jujur saja, menteri di kabinet Jokowi sekarang yang benar-benar jelas pekerjaannya mungkin tak lebih dari 5 orang.

Tanyakanlah apa prestasi Airlangga Hartarto, Muhajir Effendy, M. Nasir, dan menteri-menteri yang lain, jawabannya kurang lebih sama dengan jawaban yang kita temukan pada pertanyaan untuk Puan Maharani.

Sebagaimana ketua DPR, jabatan menteri pun tak memerlukan syarat prestasi. Pertimbangan utama yang dipikirkan presiden saat memilih menteri adalah pertimbangan pembagian kekuasaam politik. Hanya segelintir jabatan tertentu yang menempatkan profesionalitas sebagai pertimbangan utama.

Jadi, kalau orang bertanya soal prestasi Puan Maharani, atau politikus mana pun, berharap jawabannya dari luar prestasi yang direken di dunia politik, dia sungguh naif.

Kalau saya, hanya ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan: Berapa persen tingkat kehadiran Puan dalam berbagai sidang DPR?

Kalau boleh lebih dalam lagi, apakah dia pernah terlibat dalam diskusi intensif saat pembahasan draf UU, atau sekadar duduk manis sambil senyum-senyum sebagaimana yang dilakukan Megawati saat masih jadi anggota DPR di zaman Orde Baru dulu?

Boleh jadi itu pun merupakan pertanyaan-pertanyaan naif pula.