Anggaran Pemda DKI yang aneh-aneh dan tidak masuk akal jadi sorotan. Anggaran puluhan miliar rupiah dialokasikan untuk membeli barang-barang yang tidak hanya tidak jelas peruntukannya, juga tidak masuk akal harganya. Kontan saja Gubernur DKI sebagai kepala daerah menjadi sorotan.

Nah, berada dalam sorotan membuat Anies kesal. Anies mengatakan sudah menyeleksi anggaran itu, dan menemukan banyak kejanggalan. Tapi kalau saya perhatikan, video pidato Anies yang mengkritik anggaran itu, dia masih bergaya seperti dosen, lengkap dengan pemakaian kalimat-kalimat berbahasa Inggris.

Yang dihadapi ini adalah maling-maling anggaran, dan Anies masih bicara tidak jelas. Yang harusnya dilakukan Anies adalah mempekerjakan anggota TGUPP yang jumlahnya entah berapa lusin itu untuk mengurai dan mencorat-coret anggaran itu.

Lebih parah lagi, dia sibuk dengan retorika ngeles. Mulai dari mengatai politikus PSI yang membuka data anggaran itu sebagai orang yang cari panggung lah, bahwa sistem e-budgeting yang ada ini peninggalan gubernur sebelumnya lah, sampai ujung-ujungnya dia anggap sistem yang ada tidak cerdas.

Lha, terus, sebagai gubernur selama 2 tahun, apa yang sudah dibuat Anies untuk memperbaikinya?

Sikap kritis warga terhadap pemakaian anggaran sangat bagus dan harus terus ditingkatkan. Sayangnya, sifatnya sangat sektarian, alias tidak adil dan pilih kasih. Warga sangat kritis terhadap pemimpin yang tidak dia dukung.

Dalam hal anggaran Pemda DKI sekarang, kritik kebanyakan datang dari para pendukung Jokowi. Pendukung Anies tentu saja sibuk dengan berbagai pembelaan. Sebaliknya, kalau pemborosan dilakukan oleh Jokowi dan timnya, para pendukung Anies ribut, sedangkan pendukung Jokowi sibuk membela.

Pemborosan anggaran itu terjadi di mana-mana. Siapa pun pemimpinnya, apapun partai atau agamanya, sama saja. Semua berlomba-lomba membuat anggaran yang boros. Hanya sedikit pejabat negara yang ketat menyeleksi anggaran. Satu di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah sama borosnya. Entah karena mereka itu bodoh, sehingga terus mengikuti pola-pola penyusunan anggaran yang sudah ada sejak zaman Order Baru―tanpa keinginan membuat perubahan, atau karena mereka korup dan berniat membuat celah-celah untuk korupsi.

Korupsi anggaran kita masih sangat tinggi nilainya.

Menteri Tenaga Kerja di kabinet lalu, Hanif Dakhiri, pernah bercerita soal anggaran kementerian yang ia pimpin. Anggaran itu dikritik oleh Jokowi. Ada kegiatan untuk membantu para TKI/TKW dengan anggaran sekian milyar. Tapi sebagian besar anggaran itu ternyata dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas kontribusinya pada tujuan tadi.

Cobalah datangi kementerian dan kantor-kantor pemerintah. Kalau Anda terbiasa dengan pola penghematan anggaran ala perusahaan swasta, Anda akan menangis melihat bagaimana uang pajak yang kita bayarkan, uang hasil penjualan sumber daya alam kita, dipakai dengan cara-cara yang tidak masuk akal.

Pemborosan anggaran terjadi merata di semua instansi, di semua daerah, di berbagai tempat. Artinya, tidak relevan siapa kepala daerah atau menteri yang jadi pimpinan. Tidak relevan pula soal apakah kita mendukung pejabat tersebut saat pemilihan atau tidak.

Dalam posisi mendukung atau tidak, saat mereka sudah jadi pejabat, tugas kita sebagai warga negara adalah mengawasi dengan kritis. Kalau mereka menghamburkan anggaran, harus kita kritik. Karena yang dihamburkan itu adalah uang kita. Jangan biarkan. Terlebih, jangan bela mereka.

Sungguh bodoh orang yang membela politikus idola mereka, padahal politikus itu menghamburkan uang negara, uang kita. Mereka hidup berfoya-foya, sedangkan kita yang harus menanggungnya.

Negara kita tidak baik-baik saja. APBN defisit tiap tahun. Untuk menambal defisit itu pemerintah terus berutang. Jumlah utang sudah fantastis. Ekonomi kita tidak baik-baik saja. Defisit neraca perdagangan terus terjadi. Ekonomi dunia pun tidak baik-baik saja. Dunia sedang menghadapi resesi. Dalam situasi itu pemerintah seharusnya makin ketat dan hemat dalam membelanjakan uang.

Para menteri dan berbagai pejabat negara yang baru dilantik, segera akan mendapat mobil mewah. Mereka tidak peduli dengan kondisi keuangan negara. Pokoknya, kalau jadi pejabat mobilnya harus mewah. Sementara itu, untuk menutupi defisit BPJS, iuran yang harus dibayar rakyat dinaikkan 50-100%.

Kita berhadapan dengan para pejabat yang sebenarnya tak peduli apakah saat pemilihan kemarin Anda mendukung mereka atau tidak. Mereka hanya peduli soal fasilitas mewah yang didapat, serta proyek-proyek yang bisa dimainkan. Karena itu, jangan bela mereka. Kritik dan telanjangi mereka.