Jadi gini, aduh, ini akan panjang. Kami bakalan bahas satu-persatu hal-hal nggateli yang terjadi belakangan ini. DPR memang bakalan menyelesaikan masa baktinya, tapi yo nggak ngene, rek. Mosok akeh hal-hal ngawur yang rencananya bakalan dijadikan UU seng nggarai awakdewe kudu demo ae.

Oke, kita bahas satu per satu. Kami nggak sok-sok-an SJW kok, cuman ini penting aja lho buat keberlangsungan hidup awakdewe nantinya. Bisa berdampak dan berefek pada kesejahteraan.

UU KPK Terbaru

Terkait revisi UU KPK yang disepakati DPR RI dan pemerintah, ada delapan poin yang sudah disahkan. Nah, menurut kami, ada empat poin yang justru bisa melemahkan KPK sebagai lembaga anti rasuah.

Yang pertama, perihal pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Ini dikhawatirkan akan membuat independensi KPK menghilang dan kinerjanya menurun karena bisa dikontrol pemerintah.

Kedua, penyadapan yang harus berizin dari dewan pengawas. Bayangkan kalau pengawas yang dipilih sebagai dewan pengawas ini “punya koneksi” sama terduga koruptor. Lha pas KPK mau nggerebek terus lapor dewan, lah dewan lapor si terduga. Ya nggak bakalan bisa nangkep cuk. Apalagi dewan pengawas ini hanya dipilih presiden dan DPR saja.

Ketiga, perihal penghentian penyelidikan alias SP3. DPR mengusulkan penghentian penyidikan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun jika penyidikan tak selesai—meskipun presiden menjadikannya menjadi dua tahun.

Hmm, kokcik enake. Deloken kasus-kasus seng nggak kelar bertahun-tahun, arep segampang iku di-SP?

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

RUU ini memang menciptakan dua kudu, pro dan kontra. Padahal, RUU PKS disusun untuk memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Di sisi kontra, kebanyakan beranggapan RUU ini akan memberi tempat bagi pelaku kebebasan seksual di Indonesia. Salah satu pihak yang kontra adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Unik ya, padahal sama-sama “PKS”, tapi malah berbeda pendapat.

Namun meski menolak, PKS melalui Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, justru mengatakan mereka sangat berkomitmen memberantas kejahatan seksual. PKS ingin ada perubahan nama RUU menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Lho, kan, mbingungi?

Sebaliknya, bagi yang pro, adanya RUU P-KS diharapkan bisa jadi upaya mendekatkan akses keadilan bagi korban melalui suatu paradigma baru yang menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual. Juga demi menciptakan proses hukum yang lebih merangkul korban dan memperhatikan haknya.

Berkali-kali ada aksi, baik dari pihak yang pro maupun kontra. DPR pun belum juga mengambil langkah. Tak seperti RUU KPK, mereka seakan ogah-ogahan mbahas RUU ini. Oalah cok cok.

Rencana Pengesahan Sejumlah RUU untuk Eksploitasi Alam

Berbagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu lingkungan dan sumber daya alam menilai, percepatan pengesahan RUU ini bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan. Aturan ini bahkan berpotensi jadi karpet merah bagi perluasan eksploitasi sumber daya alam untuk kepetingan bisnis semata.

Kondisi ini akan menyebabkan semakin terbukanya peluang korupsi di sektor ini. Oknum pemerintah akan memanfaatkan jabatan eksekutifnya untuk mengintervensi kebijakan serta mendapatkan keuntungan pribadi. Remok, Jum..

Revisi UU Ketenagakerjaan yang Rugikan Buruh

Revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dinilai akan merugikan buruh—dan malah menguntungkan pengusaha demi investasi semata.

Beberapa poin yang dianggap merugikan buruh di antaranya bisa terjadi saat seorang pekerja melakukan pelanggaran. Perusahaan seringkali melakukan PHK sepihak tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.

Selain itu, kenaikan upah minimum yang semula setahun sekali, menjadi dua tahun sekali. Uang pesangon pun juga akan dikurangi. Fak angele kerjo makmur nang negoro iki rek!

RUU Pemasyarakatan

Ini RUU yang paling lucu. Lek sido, hak cuti bersyarat bisa digunakan oleh narapidana untuk keluar lapas, pulang ke rumah, atau jalan-jalan ke mall—dan itu bisa dilakukan sepanjang napi didampingi petugas.

Wenak to, napi isok dolan sambi dikawal. Wes koyok pejabat dancok! Nggak panjang-panjang deh komennya, sumpah ini goblok banget!

RKUHP Kebebasan Berpendapat

Setidaknya terdapat 10 pasal yang dikhawatirkan akan melumpuhkan pers dan kebebasan berpendapat.

Di antaranya adalah pasal yang menyebut orang yang melakukan penyerangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat presiden atau wakil presiden, layak diganjar empat tahun enam bulan penjara. Ada pula pasal yang menyebut bahwa orang yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah, bisa diancam penjara maksimal empat tahun.

Ini bisa menyebabkan pemerintah dan DPR semakin antikritik. Iya nggak? Seandainya ada yang berani ngomong kejelekan pemerintah, langsung auto-kriminal. Hadeeh!

Semua problem diatas—ditambah dengan permasalahan saudara kita di Papua yang tak kunjung reda—membuat kita lantas bertanya: fungsi DPR bukannya mewakili rakyat, eh tapi malah merugikan terus begini?