RUU Pertanahan jadi salah satu rancangan yang dianggap tidak pro rakyat sehingga mengakibatkan gelombang aksi protes mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat. Secara konstitusi, RUU Pertanahan diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dimana terkandung pengertian bahwa semua tanah di seluruh wilayah negara RI dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Tapi tiap tahunnya, hampir tidak pernah sekalipun Indonesia terbebas dari kasus sengketa lahan. Bahkan beberapa waktu lalu, ada berita yang menyebutkan angkatan bersenjata melawan rakyat berlatar belakang lahan sengketa.

Pemerintah dan DPR mungkin berpikir, RUU pertanahan dapat dapat mempermudah rakyat, mendatangkan investor, dan bahkan menyelesaikan sengketa tanah yang kerapkali terjadi. Tapi sayangnya, ini malah jadi kontroversi karena nggak pro rakyat.

Selain itu, kamu sadar nggak sih kalau kabar pemindahan ibu kota yang ramai beberapa waktu ini punya implikasi krusial terhadap RUU Pertanahan?

RUU pertanahan dinilai banyak memiliki poin-poin yang menguntungkan sebagian pihak. Di antaranya kewenangan atas ruang dan kawasan yang tidak diberikan definisinya, dilaksanakan pemerintah, dan pemerintah daerah.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah desa dan masyarakat hukum adat? RUU belum mengakomodasi kepentingan masyarakat yang seharusnya dijangkau, seperti mengatur tanah, perairan, hutan, sumber daya alam/objek hak wilayah.

Hal lain yang dinilai tak memihak rakyat dalam RUU Pertanahan ini juga terkait bank tanah—yang malah mempersulit aturan distribusi tanah, khususnya bagi petani. Padahal salah satu poinnya ialah, bagaimana menciptakan kedaulatan pangan agar menjamin kesejahteraan dan kehidupan para petani, bukan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir kelompok yang menguasai perkebunan sawit!

Selanjutnya adalag masalah soal wadah pengaturan ketentuan tentang pengadilan pertanahan. Ini merupakan terobosan dalam penanganan konflik/sengketa pertanahan, terutama terkait persoalan HGU, tanah yang telantar, dan penanganan sengketa-sengketa lahan.

Oleh karena itu, pengaturan dan terbentuknya sebuah lembaga peradilan baru harus dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Harusnya dibentuk peradilan ad hoc pertanahan di tingkat pertama dan tingkat kasasi di setiap provinsi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa terkait dengan kasus-kasus pertanahan.

Tugas peradilan ini tidak hanya memeriksa bukti-bukti formal. Kebenaran materiil juga harus diperhatikan dengan memahami asas-asas penguasaan tanah dan perlindungan hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

Intinya, RUU ini justru menunjukkan sisi pemerintah yang lucu dan serba ingin mencampuri berbagai hal dari kehidupan rakyatnya. Seharusnya kan, semua RUU itu harus punya tujuan memakmurkan, bukan malah menyengsarakan.

Jadi, yaopo enake? Embuh ah aku yo bingung!