Akhirnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim resmi mengumumkan akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 nanti. Pengumuman ini disampaikan Om Nadiem dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12) kemarin.

UN tak sekedar dihapus kemudian dilupakan begitu saja, Nadiem berencana akan mempertimbangkan sistem Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Ngomong-ngomong tentang UN, saya sendiri sebagai salah satu generasi yang mengalami UN memang benar merasakan kengerian menjelang UN. Tambahan jam pelajaran, les, dan horor-horor lain saat itu bahkan membuat salah satu kawan seangkatan saya sampai tifus. Memang sengeri itu, entah karena memang UN yang horor atau kitalah yang menciptakan wajah UN menjadi horor.

Salah satu kebiasaan yang menurut saya lahir dari UN adalah SKS alias “Sistem Kebut Semalam”. Ya memang sih, nggak semua pelajar kayak begini, tapi bisa dibilang ada banyak pelajar Indonesia yang menganut paham SKS-isme ini.

Salah satu tujuan ujian nasional adalah mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya, kita Indonesia, yang diukur cuma apa yang ada di atas kertas. Pendidikan kita belum memikirkan bagaimana cara mengukur apa yang ada di dalam otak kita.

Saya pribadi setuju dengan keputusan Nadiem untuk menghapus UN tahun 2021. Tapi seandainya saja bisa, saya ingin mengajukan usul terkait asesmen yang rencananya akan dijadikan acuan sebagai pengganti UN.

Gimana kalau realisasi pendidikan karakter tidak lagi ditunda-tunda?

Untuk Mas Nadiem (cie akrab), FYI aja nih, pendidikan karakter saat ini sudah lebih dari 5 tahun menjadi kurikulum wajib pendidikan nasional. Sudah ada sejak masa Mendikbud sebelumnya. Tapi sejak dilantik menjadi Mendikbud baru, Mas Nadiem pun belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah kurikulum pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter.

Ehem, Mas Nadiem kan getol banget nih sama digitalisasi pendidikan, coding, bahasa Inggris dan segala macam itu. Saya yakin Mas Nadiem sudah paham banget urusan teknologi, tapi Mas Nadiem juga harus tahu, pendidikan karakter di kurikulum kita, itu kayak cuma basa-basi. Gak ono wujude.

Sebetulnya, dari sejarahnya pun, secara konseptual pendidikan karakter sudah tertuang jauh dari zaman baheula. Pendidikan karakter secara tak langsung tertuang dalam dasar kewarganegaraan disusun dalam mata pelajaran civics yang terdapat di kurikulum SMA tahun 1962.

Mata pelajaran civics yang juga dikenal dengan kewarganegaraan kemudian diubah nama menjadi pendidikan moral Pancasila (PMP) pada tahun 1975. PMP berisikan materi tentang nilai Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman penghayatan pengalaman pancasila (P4). Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan dalam Tap MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG (Sekolah Pendidikan Guru), dan sekolah kejuruan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pelajaran serupa PMP dengan memperkenalkan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan atau PPKn. Meskipun, 10 tahun kemudian PPKn berubah nama menjadi kewarganegaraan, sesuai dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004.

Jadi, sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari, pemerintah berusaha menerapkan pendidikan karakter berlandaskan Pancasila kepada para pelajar sejak dini. Tapi, sebuah gagasan tanpa implementasi yang cakap hanya akan menyisakan teori di kepala tanpa tindakan yang sesuai dengan teorinya sendiri.

Saya kasih tahu aja nih, Mas. Di kala Mas Nadiem ngomong ngalor ngidul tentang pendidikan karakter yang mbuh nggak tahu gimana target dan implementasinya, di tempat lain di Indonesia, kriminalitas pelajar masih terus mencoreng wajah pendidikan.

Di kota yang konon jadi panggung pendidikan negeri ini, Yogyakarta, terjadi peristiwa yang lumayan menggegerkan netizen. Bukan tawur, gelut, atau demo massal, melainkan pelajar laki-laki (SMAN di Kabupaten Kulon Progo) menikam ibu gurunya dengan bilah pisau berbumbu sembilu asmara (dilansir dari Detikcom 20-23/11), alias cinta bertepuk sebelah tangan pada si ibu guru.

Di tempat lain, Klaten dan Magelang seorang pelajar dibunuh teman dekatnya sebagai klimaks dendam dalam hati si pelaku.

Di Kabupaten Takalar bahkan lebih parah lagi, seorang pegawai kebersihan honorer dikeroyok lima orang siswa beserta orang tua mereka. Kejadian ini bermula karena salah satu siswa tak terima dengan candaan pegawai kebersihan tersebut. Sebelumnya, tak hanya korban, beberapa guru juga sering diumpat oleh salah seorang siswa pengeroyok.

Kasus-kasus kekerasan ini fakta, bukan fiksi, apalagi FTV.

Mengapa tindak amoral semacam ini masih bisa terjadi padahal sejarah “pendidikan karakter” sudah sepanjang itu?

Membangun karakter membutuhkan proses yang tak sebentar. Butuh usaha tak instan yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan membentuk tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik.

Jika kita benturkan ke kiprah pendidikan (karakter) bangsa, ternyata banyak contoh kasus yang mencolok. Berbagai kasus yang faktanya menabrak eksistensi karakter yang selama ini kita banggakan. Dari kaum elite wakil rakyat, golongan pejabat, pendidik, pengajar, pengusaha, penegak hukum, kaum religius, tokoh masyarakat, hingga para pelajar yang digadang-gadang sebagai tunas bangsa; justru menunjukkan downgrade mental yang menyedihkan.

Abnormalitas kelakuan pelaku pendidikan di negara ini berkali-kali menyeruak ke televisi, radio, media-media hingga menjejali berita patroli siang yang harusnya menayangkan rampok atau maling. Berkali-kali, di berbagai jenjang pendidikan masih terjadi perundungan atau bullying, komunitas KKN yang melembaga, tawuran, transaksi narkoba antarpelajar, hingga kasus video kekerasan dan video porno.

Pemerintah terlambat menggagas pemberlakuan pendidikan karakter di seluruh jenjang pendidikan. Menganggapnya remeh.

Saat seorang pelajar baru akan memulai masa pendidikan di jenjang yang baru saja, mereka disambut dengan kegiatan masa orientasi yang mengandung unsur kekerasan. Ini berlanjut hingga ke tahap perguruan tinggi.

Kasus yang cukup mencengangkan adalah beredarnya video pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara. Dalam video yang viral tersebut, sejumlah mahasiswa baru disuruh meminum air ludah yang sudah ditampung di dalam gelas dan disuruh berjalan sambil jongkok saat memasuki kampus. Kejadian ini terjadi akhir Agustus tahun ini. Ini baru satu contoh lho, belum lagi banyak contoh lain yang males saya tulis satu-satu di sini, kesel rek.

Sebagai bangsa yang (katanya) menjunjung tinggi moral dan religius, kita gagal mengapresiasi diri karena miskin integritas, miskin kepribadian, dan terlanjur malu buat bercermin. Terlebih, kita memiliki masyarakat dengan mental yang ‘gruduk kemaruk’–kalau ada satu yang menghujat, yang lain ikut meramaikan. Nah, ini kan juga perlu diperbaiki.

Jadi, sebanyak apapun revisi pendidikan karakter dalam kurikulum, selama itu hanya berputar pada teori tanpa implementasi yang tepat, hanya akan berujung ‘ngabangi getih’.

Gimana Mas Nadiem? Minat jadiin saya stafsus Mendikbud, nggak?