DPR melalui Badan Musyawarah DPR pada Senin (23/9) kemarin, sepakat menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Kedua RUU tersebut rencananya akan disahkan kemarin dalam Rapat Paripurna DPR. Sayangnya, RUU kontroversial itu hanya ditunda, bukan dicabut.

Saya memperkirakan, rangkaian aksi akan selalu pecah selama DPR dan pemerintah nggak menuruti kemauan rakyat—setidaknya dengan mengganti serangkai RUU dan UU KPK kontroversial dengan aturan baru yang lebih memihak wong cilik.

Dua RUU lain yang juga dianggap tidak pro-rakyat, yaitu RUU Pertanahan dan RUU Minerba, hingga saat ini juga masih dalam pembahasan di Tingkat I. Status RUU ini bahkan belum masuk tahap pengambilan keputusan. Sama seperti RUU KUHP, kedua RUU ini juga masih berstatus DITUNDA.

Keempat RUU itu ditunda pengesahan dan pembahasannya oleh DPR periode 2014-2019. Padahal, DPR ini masa baktinya berakhir 30 September mendatang. Besar kemungkinan, pengesahan dan pembahasan akan dilanjutkan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik awal Oktober nanti.

Katanya sih, mereka menunda sambil menjaring aspirasi masyarakat. Namun saya ragu para anggota dewan terhormat yang baru akan mendengarkan suara rakyat—sama seperti yang sebelumnya.

Saya juga ragu anggota DPR yang pada awal pencoblosan mengemis suara pada rakyat, lantas membela dan menindaklanjuti tuntutan. Inilah alasan utama saya sumringah ketika akhirnya ada tagar #MosiTidakPercaya terhadap DPR.

Menunda RUU saat ini sama halnya seperti sedang “nylimurno” mahasiswa dan masyarakat yang sudah muak sama kebijakan ini. Istilahnya kayak main gimmick biar bisa meredam yang lagi turun ke jalan.

Anggota DPR kayaknya punya tabiat dan nafsu memperbesar kekayaan sendiri tanpa semangat memperjuangkan rakyat sama sekali—dan ini semakin memperburuk citra DPR di mata masyarakat. DPR seolah seperti lingkaran setan yang mengulang kesalahan yang sama secara berulang-ulang.

Sejatinya, DPR tidak butuh dewan kehormatan. Yang mereka butuhkan adalah nurani dan budi pekerti untuk peka tentang apa yang dibutuhkan rakyat yang mereka wakili.

Presiden memang benar saat menyatakan butuh pendalaman akan pasal-pasal dalam RUU sebelum disahkan. Langkah ini krusial bagi Jokowi karena akan menentukan nilai kepercayaan rakyat terhadapnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua yang berpotensi melumpuhkan Jokowi yang selama ini dianggap sebagai sosok yang ditunggu rakyat, menjadi sosok yang tak lagi bisa dipercaya. Ini bisa semakin menjadi-jadi kalau Jokowi justru mandeg di penundaan tanpa revisi terbaru yang lebih pro-rakyat.

Meski begitu, tugas kita sebagai pengawal demokrasi Indonesia harusnya tidak bisa berhenti di sini. Kemenangan sejati ialah ketika pemerintah dan DPR pada akhirnya nanti dapat menghasilkan perundang-undangan yang tidak hanya sesuai dengan aspirasi rakyat, tetapi juga menjunjung segala nilai-nilai keadilan dan keluhuran. Bukan malah melahirkan UU yang ramah bagi koruptor!

Langkah krusial selanjutnya wajib dilakukan saat proses perbaikan pasal-pasal RUU-RUU bermasalah sedang bergulir. Masukan dari para ahli, akademisi, dan perwakilan masyarakat harus benar-benar ada dan digunakan. Proses pendalaman ini pula yang semestinya menjadi pelajaran untuk proses penyusunan setiap RUU berikutnya.

Di sisi lain, penyempurnaan RUU bukan hanya tugas pemerintah dan DPR, melainkan juga pada rakyat, termasuk kawan-kawan yang berdemo dan para tokoh yang telah menyampaikan berbagai aksi melalui petisi maupun tulisan.

Tuntutan yang berwujud pada gerakan demo diharapkan mampu dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi, aksi-aksi yang bertujuan “mengingatkan” pemerintah dan DPR ini harusnya bisa dilakukan dengan tertib, damai, tanpa anarkis. Apalagi sampai merusak fasilitas umum.

Semoga saja penundaan pengesahan RUU bukan sekedar gimmick semata. Juga bisa untuk pelajaran ke depannya supaya pembahasan RUU tidak pernah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setiap materi krusial semestinya disampaikan secara terbuka pada masyarakat.

Rakyat Indonesia bukan lagi sekelompok orang yang mudah dibodohi tikus-tikus parlemen. Rakyat sudah cerdas!