Dua kali berturut-turut Jokowi dan Prabowo berebut posisi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dua kali pula dunia mengetahui kalau Jokowi dapat mempecundangi Prabowo.

Dibanding 2014, ternyata kali ini ada plot twist, Jokowi memasukkan Prabowo dalam kabinet kerjanya. Dalam pandangan awam, tidak ada kelirunya mengakomodir lawan politik. Sah-sah saja.

Tetapi kalau kita tengok kembali betapa brutalnya kontestasi pemilu kemarin, jelas ada yang keliru dengan keputusan presiden. Apa yang ditawarkan atas posisi tersebut tidak bisa disebut sebagai rekonsiliasi. Itu tak lebih dari berbagi kekuasaaan belaka.

Pertanyaan pentingnya, lalu untuk apa gunanya pemilu yang secara sistem juga sebenarnya sudah cacat tersebut mengingat ambang batas pencalonannya ditentukan oleh hasil pemilu periode sebelumnya?    .

Indonesia jelas sangat bisa disebut negara yang berasaskan demokrasi jika melihat sistem hukumnya. Tetapi kalau melihat prakteknya yang tidak sehat, liar, dan kerap mengesampingkan amanat rakyat, sangat mungkin demokrasi kita tengah sekarat.

Atau Anda punya pikiran lain jika demokrasi kita sampai saat ini masih sangat sehat dan terjaga kualitasnya?

Ini pertanyaan krusial yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu pada diri sendiri di hari-hari yang lebih panas dari bisanya ini.

Ingat, endapkan dulu serangkaian peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan pula buru-buru menanyakan ke orang lain sebelum kita memikirkan ulang dan terus berulang.

Di gedung DPR, amanah rakyat kerap dibegal. Di istana negara, suara Presiden lebih mencerminkan partai koalisi dibanding rasa keadilan yang dibutuhkan para pemilihnya.

Kalau patokannya hanya pilkada, pemilu hingga pilpres, dapat dikatakan Indonesia memang kampiun demokrasi. Di atas kertas, rasanya memang tidak ada negeri lain di kawasan yang sistem pemerintahannya sesempurna Indonesia.

Negeri di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Negeri di mana bangsanya sering mendaku sistemnya membuat negara tetangga iri.

Begitu kita cermati prosesnya, banyak borok yang menghiasi pondasi demokrasi kita. Banyak hal yang kalau kita cermati, borok tersebut sengaja dibuat dan dilahirkan melalui produk hukum.

Perhatikan saja, begitu orde baru tumbang banyak partai dengan beragam corak atau platform tumbuh subur. Watak bebas dari demokrasi seperti mendapatkan momentumnya. Benar kita memang memanen kebebasan berbicara, tetapi praktik demokrasi yang sehat tetaplah ilusi belaka.

Saat musim kampanye, konstituen dicekoki dengan janji agar memilih partai mereka. Mereka mengecap mempunyai prinsip dan kebijakan yang partai lain tidak punya.

Tapi begitu usai perhitungan suara, antar platform tersebut saling bersekutu untuk memilih pemimpin dengan beragam deal yang hanya para elit di dalam partai tersebut dapat memahami.

Simaklah saat elit partai saling bertemu dan bermusyawarah setelah pemilu. Selalu mengesankan rukun, meminta masyarakat damai, dan mengajak maju bersama.

Padahal, momen pertemuan politis tersebut mereka manfaatkan untuk merencanakan, menciptakan, dan memimpin orkestrasi besar dengan basis berbagi kursi kekuasaan.

Di tingkat pusat, PKS dan PDIP jadi seteru di pilihan presiden, tetapi di level perebutan pimpinan daerah, keduanya bisa bersekutu. Orang sering memaklumi itu dengan dalih isunya lain. Tetapi kalau kita cermati lagi, apa yang terjadi di daerah adalah buah dari kehendak orang-orang partai di tingkat pusat.

Kalau ada yang menyatakan diri menjadi partai oposisi dalam sistem pemerintahan kita, apalagi mengaku memfungsikan diri menjadi kekuatan check and balance atau mitra kritis, jangan pernah percaya. Itu hanya terjadi di kertas-kertas buku teori. Mereka tidak pernah istiqomah mengemban fungsi tersebut.

Lihat bagaimana mereka di akhir masa kerja 2014-2019 memperlakukan RUU yang seharusnya jadi produk hukum untuk memajukankan peradaban, justru digunakan untuk memundurkannya.

Terbaru, Jokowi mengangkat Prabowo menjadi menteri pertahanan. Keputusan politik ini selain sulit dipertanggungjawabkan secara akal sehat, juga membuat murka sebagian aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadi pendukung Jokowi dari dunia aktivisme.

Wajar, dalam rantai komando militer, sampai sejauh ini Prabowo menjadi perwira paling tinggi yang memerintahkan penculikan aktivis 1998 silam.

Prabowo bisa saja dicemooh, tetapi keputusan sepenuhnya ada di Jokowi. Orang yang secara kelembagaan mengepalai angkatan perang semua matra. Orang yang dijamin undang-undang menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mengamankan setiap jengkal wilayah di republik ini.

Jadi, aneh sekali kalo ada yang mengatakan pengangkatan ini didasarkan pada nasionalisme dan kecakapan Prabowo untuk mengamankan negeri ini dari ancaman kadal gurun.

Apa mantan komandan jendral Kopassus tersebut juga memiliki kualifikasi pawang binatang? Ini intermezo saja.

Kadal gurun dalam perspektif pendukung hidup mati Jokowi merupakan pihak-pihak yang dianggap merupakan musuh NKRI. Organ-organ seperti FPI, HTI, dan ormas bernapaskan Islam lainnya yang dianggap memiliki kecenderungan antipemerintah.

Presiden terpilih lupa pada satu hal. Keputusannya yang antiklimaks tersebut membuat ongkos demokrasi jadi jauh lebih mahal dari nilai uangnya.

Di periode pertama, dia mengangkat Wiranto untuk duduk menjadi Menkopolhukam, orang yang di masa lalu juga didakwa sebagai pelanggar HAM. Di periode ini, kesalahan tersebut diulang dan jatuhnya lebih fatal.

Tanpa merasa bersalah dan memahami luka masa lalu, berani mengangkat mantan tentara yang menculik para aktivis yang sebagian di antaranya sampai saat ini belum ditemukan.

Keputusan sudah dibuat, surat sudah diteken dan tidak bisa dibatalkan. Sekarang kita tinggal mengingat pesan-pesan selama kampanye.

Saat para kolega Jokowi seperti Hendropriyono mengatakan Prabowo di tes kejiwaannya dinyatakan psikopat, saat banyak aktivis menguatirkan berkuasanya seorang yang menghilangkan banyak aktivis, dan tentu saja pesan suci nan retoris, “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa”.

Menteri Pertahanan bukanlah jabatan ecek-ecek. Dalam UUD kita, bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, merupakan menteri triumvirat.

Ketiga menteri tersebut menjalankan tugas presiden jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Secara konstitusional, posisinya lebih penting dari Menkopolkam.

Boleh saja mengatakan kami bersama Jokowi, tetapi yang pasti Jokowi lebih memilih bersama Prabowo. Sosok relawan penting semacam Yenny Wahid dengan jaringan Gus Durian-nya pun ditinggalkan, belum lainnya.

Layar benar sudah terkembang, tetapi sangat mungkin yang lebih dihadapi kelak jalanan terjal di mana kawan seiring presiden bukan yang selama ini jadi tulang punggungnya.

Selamat bertualang dengan teman-teman baru, Pak Presiden…