Ada kutipan dari Abraham Lincoln soal keterkaitan gender dengan kekuasaan dalam berbagai variasi dari mulai meme hingga tulisan. Ini yang paling sering dikutip, “Hampir semua laki-laki dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika anda ingin menguji karakter laki-laki, beri dia kekuasaaan.”

Terlepas dari adanya kontroversi apakah kata-kata tersebut diproduksi benar oleh Lincoln atau tidak, hampir di semua peradaban, laki-laki memang mempunyai naluri berkuasa.

Perbedaannya memang lebih kepada bagaimana karakter mereka setelah memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Banyak orang diuji dengan kemiskinan yang mampu mempertahankan moralitasnya, atau ada juga orang diuji dengan kekayaan tidak kemudian kehilangan moralitasnya. Tetapi begitu diuji dengan kekuasaan, akan terlihat benar apakah standar moralnya tetap tinggi atau akan kedodoran.

Tentu tidak fair kalau yang ditekankan soal gender belaka, bukan kekuasaannya. Aung San Suu Kyi, perempuan pemimpin Myanmar pun menampakkan wajah sesungguhnya setelah mendapatkan kekuasaan.

Pada saat junta militer masih merepresi ruang geraknya, perlawanannya yang tanpa kekerasan terhadap tiran mendapat dukungan luas dari dunia. Tapi lihatlah sekarang, nobel perdamaian yang diraihnya menjadi olok-olok penduduk bumi kalau sudah menyoal kasus genosida etnis Rohingya.

Mengapa ia malah memilih pasang badan atas pelanggaran yang dilakukan militer, tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menyuarakan kepentingan manusia seperti halnya dunia pernah berpihak kepadanya? Motif mempertahankan kekuasaan tentu faktor yang perlu dikemukakan.

Dalam skala yang lebih kecil, tetapi terlalu bahaya kalau pandangannya dibiarkan, Mahfud MD beberapa waktu lalu melakukan aksi pasang badan yang sangat mencederai nalar masrakat akan arti Hak Asasi Manusia (HAM), selama periode kepemimpinan presiden Jokowi disebutnya sama sekali tidak ada pelanggaran HAM. Bagaimana dia bisa mengatakan hal yang sangat berbahaya tersebut?

Bahaya? Tentu saja. Pertama, posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mengangap orang tidak tau arti pelanggaran HAM. Kedua, Mahfud yang selama ini vokal terhadap kebijakan pemerintah sedikit banyak menjadi harapan banyak orang untuk mengatasi pelanggaran HAM yang berbelit dan berjalan lambat. Apalagi citra dirinya yang blak-blakan dalam menyuarakan berbagai problem yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Selama ini memang kuat sekali citra seorang “ronin” yang menempel pada dirinya: merdeka, peduli pada nilai-nilai kebenaran, jujur, dan tidak bisa didikte! Mau bukti?

Saat demo mahasiswa meluas beberapa bulan lalu, sebagai respon atas sekian RUU yang kontroversial, Mahfud menyuarakan 2 hal penting yang kita ingat betul. Pertama, pemerintah diharapkan menunda RUU KPK supaya tidak cacat prosedur formal dan sebaiknya dibahas anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, bersama tokoh lain menyampaikan ke presiden kalau negara sedang genting dan mengharapkannya untuk menerbitkan Perppu!

Sebulan kemudian, beberapa hari sebelum beliau ditetapkan jadi menteri, “Presiden saat ini sedang dalam kondisi dilematis apakah perlu mengeluarkan Perppu atau tidak. Rakyat harus maklum.” Bagaimana perkembangan kemudian? Saat ini konon tengah diuji materi di MK. Hal yang dulu dikatakannya percuma karena MK sudah pasti tidak akan membatalkan UU.

Dengan kecakapan, kecerdasan, dan keberaniannya tersebut rasanya memang tak salah keputusan presiden menjadikannya seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Bidang itu jelas makanan dia sehari-hari dalam waktu yang nisbi panjang.

Maka menjadi aneh kalau sekarang malah mengatakan hal yang kontraproduktif. Di Indonesia pelanggaran HAM itu ada di setiap masa pemerintahan. Apa susahnya mengakui itu? Ada pun bukan berarti pelanggarnya presiden Jokowi kan?!

Mari kita layangkan ingatan ke kasus Salim Kancil, Tumpang Pitu, Cikeusik, pengusiran Islam Syiah di Sampang, DOM Aceh, pembunuhan Munir, Papua dan lainnya. Ada di masa pemerintahan siapa saja peristiwa tersebut?

Apa itu semua bukan pelanggaran HAM?

Kalau menurut Pak Menkopolhukam, semua yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak satu pun yang merupakan pelanggaran HAM. Dalam dalihnya, pelanggaran HAM jika merujuk pada definisi hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat pemerintah secara terencana dan terstruktur untuk menghilangkan paksa hak asasi masyarakatnya. Sementara yang terjadi saat ini kejahatan, bukan pelanggaran HAM jika ada kekerasan aparat terhadap rakyat.

Baik. Setahun silam, sebagai orang bebas merdeka, dia mengatakan di akun media sosial yang dikelolanya sendiri, “Selama ada Freeport, bukan hanya kerusakan alam yg ditimbulkan tapi juga pelanggaran HAM terhadap penduduk Papua.” Apakah pernyataan saat ini yang dibahasakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai “menyesatkan” merupakan bentuk ketidakmerdekaannya, selip lidah, atau jangan-jangan tengah membabar pengetahuan baru soal HAM?

Entahlah. Hal yang pasti, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk semasa Orde Baru, saat banyak terjadi pelanggaran HAM berat, hingga hari ini terus mencatat pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran HAM tidak harus antara negara dengan rakyat. Dalam kasus kekerasan antarwarga hingga kejahatan lingkungan oleh korporasi, di mana pemerintah gagal melindungi warganya, itu juga merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Luas memang cakupan HAM, dari sosial budaya hingga ekonomi. Kalaupun memang hendak bersikukuh bahwa rujukannya paling benar, setidaknya dia perlu memberikan ruang untuk membuktikan bahwa sekian “kejahatan” tersebut bukan merupakan tindakan yang terencana dan terstruktur dari aparatur negara. Terlalu prematur dan mengaburkan persoalan kalau mengatakan sama sekali tidak ada pelanggaran HAM.

Ya kecuali kita tidak tahu bahwa HAM sudah berubah kepanjangan jadi Hak Asasi Mahfud. Kalau sudah begitu, kita semua yang salah. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi memang tidak ada pelanggaran Hak Asasi Mahfud.