Beberapa hari belakangan kita disuguhi berita menghebohkan tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, yang menyeret nama petinggi partai banteng, yang sayangnya setelah sukses melakukan OTT, KPK terseok-seok, tertungging-tungging kelimpungan ketika akan melakukan penggeledahan.

Jangankan menyegel dan menggeledah, mau pasang KPK Line saja tidak bisa, sementara itu Harun Masiku tersangka utamanya lepas tak tau rimbanya.

UU KPK yang baru, yang penetapannya sempat memicu reaksi massa besar-besaran di berbagai kota di negeri ini, mensyaratkan penggeledahan harus seizin dewan pengawas KPK. Mestinya tidak ada masalah selama anggota dewan pengawas ini orang-orang yang kapabel dan kredibel, dan itu juga yang terlihat kalau kita perhatikan profil lima orang anggota dewan pengawas KPK saat ini.

Ada Hakim Artijo Al Kostar yang sudah terkenal bersihnya; Albertina Ho, hakim perempuan yang diingat publik karena pukulan palunya memberikan Gayus Tambunan tujuh tahun penjara; Syamsudin Haris, awak LIPI yang kemarin berada di pihak kontra penetapan RUU KPK, dan aktif memberikan pandangan-pandangan penolakannya. Dua lainnya adalah Harjono dan Tumpak Hatarongan Panggabean, yang saya kurang tahu bagaimana sepak terjangnya.

Tapi entah di mana salahnya, nyatanya proses penggeledahan berjalan tersendat-sendat kayak orang abis mabok ciu se-krat, jatuh bangun sempoyongan kanan kiri. “Pertama kalinya dalam sejarah, penggeledahan dilakukan berhari-hari pasca-OTT,” tulis Abraham Samad dalam akun Twitter resminya, kemarin. “OTT yang tidak disertai penggeledahan pada waktunya, tidak saja menyimpang dari SOP, tapi membuka peluang hilangnya barang bukti, petunjuk, dan alat bukti lain. Ini sama dengan memberi waktu pelaku kejahatan buat hilangkan jejak,” sambungnya.

Lha iya, meski cuma hobi nonton NCIS, Hawaii Five O, dan Vagabond, ibu-ibu gini juga paham kalau penggeledahan dilakukan berhari-hari pasca OTT itu membuka peluang selebar-lebarnya bagi para tersangka dan kroni-kroninya untuk membuang dan merekayasa bukti, gimana sih. Enggak perlu harus jadi pengamat politik nasional dulu untuk bisa memahami kekonyolan itu.

Makanya kami para istri tidak pernah menunggu suami sampai di rumah dulu untuk menggeledah chat WA dan inboks FB-nya. Kalau bapak-bapak bisa membuat organisasi ISSCCSMR (Ikatan Suami-Suami Clear Chat Sebelum Masuk Rumah), istri-istri juga bisa membuat persatuan istri-istri ahli login WA suami pakai laptop, enak aja. Semua itu kan dilakukan untuk meminimalkan peluang ada chat-chat penting barang bukti yang terhapus.

Pertanyaannya, semua kekonyolan ini buah ketidaksiapan siapakah? Apakah tim KPK yang kurang persiapan dengan tidak memperhitungkan terlebih dulu perihal izin-izin yang harus diurus, apakah prosedur peraturannya sendiri yang berbelit-belit bundet kayak omongannya Lucinta Luna sehingga waktu pemrosesan dokumen menjadi lama, dan karena ini baru pertama kali, maka menjadi di luar dugaan semua pihak, atau memang ada aksi menghambat proses yang dilakukan oleh dewan pengawas atau pihak-pihak lain yang berkepentingan?

Coba nanti kita pantau perkembangan kasus ini dari akun Lambe Turah dan Denny Siregar.

Kasus Harun Masiku sendiri sebenarnya bukan baru kali ini terjadi, ini kejadiannya mirip dengan kasusnya Mulan Jameela. Bedanya, kasus yang belakangan heboh terjadi setelah anggota DPR terpilih versi KPK resmi dilantik.

Ada anggota DPR terpilih, Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Semestinya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, secara otomatis ia digantikan oleh caleg dengan perolehan suara di urutan berikutnya setelah caleg yang meninggal itu. Tapi, Harun Masiku yang berada di urutan nomor 5, jauh di bawah anggota terpilih yang sudah dilantik, berusaha menerjang kanan kiri depan belakang supaya ia yang terpilih menjadi anggota DPR.

Saya lantas teringat pada Yang Terhormat Tuan Prabu Penguasa Alam Jin dan Manusia Arteria Dahlan di suatu acara tentang pro kontra penetapan UU KPK beberapa waktu lalu.

“Kamu siapa? Betapa terhormatnya kamu! Jangan bicara rakyat! Kamu ikut pemilu dulu! Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Indonesia!”

Itu adalah pernyataan keras Arteria Dahlan kepada Feri Amsari yang diucapkan dalam Mata Najwa edisi 9 Oktober 2019, sambil tak henti-hentinya mengarahkan telunjuknya, menuding-nuding lawan bicaranya. Membayangkan aksinya lagi saya jadi ingin membedakinya dengan cabe setan yang harganya lagi kesetanan hari-hari ini. Hoooppp!

Dipikirnya jadi wakil rakyat di Indonesia yang resmi terpilih melalui Pemilu itu sudah bebas najis seperti ubin batas suci masjid barangkali. Padahal gamblangnya kejadian akal-akalan politik seperti pada kasus Mulan Jameela dan yang lebih parah, Harun Masiku ini adalah sebentuk kekhayalan kelakuan para politisi yang membuat sebah rakyat.

Coba, buat apa susah-susah dibuat undang-undang, membuatnya pun bukannya nggak pakai uang rakyat, eh akhir-akhirnya diobrak-abrik sesuai kebutuhan mereka. Sudah jelas ada Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang mbikinnya juga berdasar UU pemilu yang dibuat dan disetujui DPR, eh mereka ajukan gugatan untuk mengubahnya terkait dengan kasus meninggalnya calon legislatif Nazaruddin Kiemas.

Mereka minta suara calon legislatif yang meninggal diserahkan ke partai, sehingga mereka bisa menentukan sendiri anggota legislatif penggantinya. Mahkamah mengabulkan gugatan mereka. Terserah partai aja mau gimana milih penggantinya, intinya begitu, suara rakyat sih dikentutin saja.

Jadi ingat sama teman yang bilang “Lha, Mulan masih dipercaya jadi pembuat UU, kok situ ngarep UU yang berkualitas dan bernas. Ngaca dulu dong… Ngaca dulu dong…. Ngaca dulu dong…”. Dipikirnya rakyat punya kuasa sebesar itu untuk mengintervensi sistem. Lha wong sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pelaksanaannya, sudah ada hasil pemilihan umumnya, juga masih bisa diutak-atik untuk memastikan hasilnya tepat seperti yang mereka mau kok.

Dua kali pemilu terakhir dengan tren kampanye yang brutal, sudah membuat rakyat terpecah belah sedemikian rupa hingga dengan kawan bertengkar, dengan keluarga blokir-blokiran, dengan tetangga sindir-sindiran, tapi para penguasanya kong kalikong membuat kecurangan-kecurangan, sogok sana sogok sini, suap sana suap sini, buang-buang uang kayak nantinya mereka nggak berharap hasil yang lebih banyak dari yang sudah dibuangnya.

Bagaimana bisa kita tidak skeptis tentang apakah bangsa ini bisa bergerak ke arah yang lebih baik atau jangan-jangan hanya jalan di tempat saja bahkan jalan mundur seperti bobongkang alias undur-undur, jika tiap harinya kita disodori perilaku-perilaku durjana penguasa seperti ini?

Mereka yang mestinya menjaga dan mengelola uang negara demi kesejahteraan rakyat, malah mencuri dan menghambur-hamburkannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka sendiri. Mereka yang semestinya membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, malah mengobrak-abriknya agar kebijakan-kebijakan yang ada mendukung kesejahteraan penguasa dan kroni-kroninya.

Saya pikir para politisi itu punya andil yang cukup besar atas meningkatnya risiko hipertensi, frustasi dan mendadak pikun di kalangan rakyat jelata, karena sudah membuat mereka tiap hari harus mumet menimbang akan nyetatus mengutuk dan memaki atau mengabaikan saja perilaku mereka untuk kemudian melanjutkan nyetatus jualan saja. Memang menyusahkan saja bisanya!