Awal tahun 2018 ini tepatnya pada bulan Januari, masyarakat Surabaya digegerkan dengan kasus pelecehan di National Hospital. Kasus tersebut viral karena suami korban melakukan perekaman dan kemudian korban WD secara terang-terangan mengaku telah dilecehkan seraya menangis sesenggukan.

Zunaidi Abdillah yang saat itu dituduh disuruh meminta maaf. Dalam video yang beredar Zunaidi kemudian meminta maaf seraya bersalaman dengan korban.

Rupanya kasus tersebut tidak berhenti di situ saja. Karena korban melapor ke polisi dengan berbekal bukti rekaman video permintaan maaf oleh Zunaidi.

Setelah beberapa bulan berlalu, tepatnya pada bulan Juni, Zunaidi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dia dianggap melanggar Pasal 290 ayat 1 tentang pencabulan. Dan dia mendapatkan hukuman penjara selama sembilan bulan.

Kini kasus serupa juga mencuat dipublik. Hanya bedanya tidak ada tindak lanjut. Sebab Anindya Shabrina Joediono seorang mahasiswi jurusan hukum di Universitas Narotama yang merasa menjadi korban sudah melapor ke bagian Propam. “Udah lapor tapi tidak ditanggapi,” ujarnya ketika dikonfirmasi.

Ya, Shabrina merasa menjadi korban pelecehan oleh oknum anggota kepolisian. Hanya saja saat itu anggota polisi tersebut tidak berseragam sehingga tidak diketahui namanya. “Tapi saya punya fotonya,” ucap Shabrina dengan yakin.

Ceritanya semua itu terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, di Jalan Kalasan, Kecamatan Tambaksari 6 Juli lalu. Shabrina yang aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mendampingi para mahasiswa Papua yang saat itu didatangi sejumlah aparat satpol pp, kepolisian hingga TNI untuk melakukan sebuah operasi yustisi.

Sempat terjadi ketegangan ketika itu. Shabrina yang tetap bertahan alias tidak mau pindah dari lokasi kemudian mengaku diseret ke luar. “Ketika penyeretan itu ada bapak-bapak pakai kemeja biru, jenggotan, rambutnya ubanan, kurus. Dia pegang payudara saya sebelah kanan. Dia meremas sengaja,” ujarnya. Anindya kaget lalu berteriak minta tolong.

Beberapa jam setelahnya Anindya mengunggah kronologi intimidasi, tindak kekerasan, dan pelecehan seksual yang menimpa dirinya ke akun Facebook-nya. Hari-hari setelahnya dia mengunggah beberapa status Facebook yang tujuannya untuk mencari keadilan atas perlakuan buruk yang menimpa dirinya.

Anindya yang merasa sudah melapor tidak direspons justru sebaliknya dilaporkan dengan UU ITE.  Anindya dilaporkan Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS), Pieter Frans Rumaseb pada 25 Juli 2018. Pieter adalah anggota Satpol PP. Secara struktural, berada di bawah naungan Pemkot Surabaya.

Pieter melaporkan Anindya atas dugaan mendiskreditkan aparat dan warga Papua melalui media sosial. Dia juga membantah ada pelecehan seksual dan pelanggaran HAM dalam operasi yustisi. 

Meski dia merasa pihak kepolisian yang didiskreditkan, Pieter secara pribadi merasa menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Anindya. Pieter menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Pasal itu juga mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Anindya sendiri sudah mengetahui jika dia dilaporkan. Namun, tidak tahu pasti siapa yang melaporkan. “Belum dapat panggilan. Belum tahu juga apa yang dilaporkan,” tuturnya.

Sementara itu pihak Polrestabes Surabaya tidak menangani kasus pelecehan Anin. Yang ditangani justru sebaliknya adalah soal UU ITE yang dilaporkan. “Masih penyelidikan,” ucap Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran.