Entah sudah ke berapa kalinya terjadi konflik antara mahasiswa asal Papua dengan warga lokal di Jawa Timur. Bukan hanya di Surabaya seperti Kamis lalu (15/8), sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi beberapa kali di Kota Malang.

Konflik tersebut bisa terjadi di Surabaya dan Kota Malang karena dua kota ini memang memiliki kesamaan. Yaitu, banyak perguruan tinggi di dalamnya. Apalagi, banyak saudara kita asal Papua yang memutuskan untuk menempuh studi di Surabaya serta Malang.

Yang menjadi masalah bagi warga Jatim, sering kali para mahasiswa asal Papua tersebut berat untuk mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka memilih untuk menyuarakan Papua merdeka.

Hanya, kita tidak boleh menyimpulkan propaganda Papua merdeka tersebut sebagai tindakan terlarang. Selama di Jawa Timur, tindakan mereka bukan makar. Hanya sebatas penyampaian kebebasan berpendapat. Sama halnya dengan yang sering dilakukan ormas HTI sebelum diberangus.

Hingga saat ini, baku tembak di Bumi Cendrawasih antara aparat dan kelompok bersenjata yang merupakan warga lokal pun masih sering terjadi.

Dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi memang memiliki konsekuensi seseorang bebas untuk menyatakan pendapat. Asalkan pendapat tersebut tidak diikuti tindakan kejahatan seperti penggunaan senjata. Jika sudah demikian, pelakunya bisa ditindak sesuai undang-undang yang berlaku.

Yang terbaru adalah ramainya peristiwa di Jalan Kalasan, Kecamatan Tambaksari, tepatnya di asrama mahasiswa asal Papua pada Kamis (15/8) lalu. Menurut berita yang beredar, konflik tersebut muncul karena persoalan bendera.

Sejumlah ormas mendatangi tempat perkumpulan mahasiswa tersebut dan meminta untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Karena berkaitan dengan hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus.

Sayang, permintaan sederhana perkumpulan ormas tersebut ditolak para mahasiswa asal Papua. Ketegangan dan adu fisik pun sempat terjadi. Salah seorang anggota ormas terluka karena disabet benda tajam pada siang harinya.

Merasa menjadi korban, anggota ormas ini kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya. Saat malam, suasana di asrama Jalan Kalasan itu semakin tegang dengan hadirnya puluhan petugas kepolisian yang membawa senjata lengkap.

Setelah mendapat laporan, pihak kepolisian tentu mengusut pelaku penganiayaan dengan senjata tajam tersebut. Sebab, melukai seseorang termasuk tindakan kriminal di mata hukum.

Jika ditelusuri ke belakang, konflik yang terjadi saat ini merupakan lanjutan konflik yang sudah ada sejak lama. Bahkan, hingga saat ini, baku tembak di Bumi Cendrawasih antara aparat dan kelompok bersenjata yang merupakan warga lokal pun masih sering terjadi.

Entah sampai kapan konflik ini bisa reda. Sebab, beberapa pendekatan sudah dilakukan. Mulai persuasif hingga represif.

Bila mengaca pada era Gus Dur ketika menjabat sebagai presiden, beliau sering mengambil tindakan ekstrem. Yaitu, lebih percaya kepada masyarakat asli Papua ketimbang para pejabat atau penasihat di istana.

Yang lebih mengkagetkan lagi, Gus Dur pernah membiarkan bendera OPM berkibar pada 1 Desember. Ketika mendapat laporan dari Menkopolkam yang saat itu dijabat Wiranto, Gus Dur bahkan meminta aparat untuk tidak melakukan tindakan apapun.

Gus Dur tidak mempermasalahkan munculnya bendera OPM karena mendapat laporan adanya bendera Merah Putih yang masih berkibar lebih tinggi. Gus Dur juga tidak menganggap bendera Bintang Kejora bukan merupakan bendera politik. Melainkan bendera budaya biasa atau sama halnya dengan umbul-umbul.

Ya, itu menjadi salah satu ciri khas Gus Dur dalam menyelesaikan konflik. Dia adalah pemimpin yang tidak menyukai adanya pertumpahan darah. Dan percaya bahwa setiap konflik bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural.

Apakah kita pernah mencoba pendekatan ini?