Warga Kota Surabaya (setidaknya sebagian) tengah dirundung gedegab-gedegub di awal 2018 ini. Penyebabnya bukan lain dan tak bukan adalah penggantian nama dua ruas jalan di Kota Buaya ini. Yakni, sebagian Jalan Dinoyo yang diganti menjadi Jalan Sunda dan sebagian Jalan Gunungsari yang diganti jadi Jalan Prabu Siliwangi.

Dua jalan itu resmi berganti nama pada 6 Maret lalu. ”Lewat peristiwa ini, permasalahan antara etnis Jawa dan Sunda yang terjadi sejak 661 tahun lalu selesai hari ini. Alhamdulillah, saya dan Pak Aher akhirnya bisa menemukan satu titik kesamaan,” kata Gubernur Jatim Soekarwo pada acara Rekonsiliasi Budaya Harmoni Budaya Sunda-Jawa di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (6/3), seperti dikutip dari Tribunnews Surabaya.

Latar belakang penggantian nama jalan itu sungguh mulia: demi menjaga keharmonisan bangsa, khususnya antara Jawa Timur dan Jawa Barat.

Wa bil khusus lagi, menyembuhkan luka sejarah pertikaian Kerajaan Majapahit dan Sunda dalam tragedi Bubat yang mengakibatkan gugurnya keluarga raja Pasundan. Termasuk sang raja sendiri dan putri Dyah Pitaloka yang semula diniatkan menikah dengan Prabu Hayam Wuruk.

Tragedi tersebut lantas dikenal sebagai titik awal kejatuhan karir Patih Gajah Mada. Jadi, niatan Pakde sungguh Mulia nian. Cungguh. Ciyus enelan.

Warga Kota Pahlawan pun terbelah. Sebagian mendukung, sebagian tidak. Yang mendukung tentu saja berargumen soal pentingnya harmonisasi. Terlebih, pasca Pilpres 2014, bangsa kita terkotak-kotakkan dalam dua golongan: kecebong dan kampret. Sedangkan yang lainnya kejepit di tengah-tengah.

Kedua, alasan soal jangan terlalu mengultuskan sejarah. Ketiga, alasan keimanan: taat pemimpin adalah perintah agama. Luar biasa. Sayangnya, yang bilang begitu rata-rata ya suka ngerasani pemerintahnya dewe tuh di medsos. Wikikikikikikik

Sementara itu, yang mempertanyakan sekaligus menentang wacana tersebut memiliki argumen yang juga masuk akal: soal kesejarahan dan tata administrasi.

Dari sisi kesejarahan, jalan yang hendak diutak-utik itu merupakan dua di antara sekian jalan yang penuh sejarah bagi warga Surabaya. Baik di era perjuangan kemerdekaan maupun sebelum dan sesudahnya.

Siapa pun yang memahami kultur arek khas Suroboyoan pasti memafhumi bahwa selain terkenal akan rasa cinta yang demikian rupa terhadap kotanya, wong Suroboyo juga terkenal dengan karakteristik yang khas. Yaitu, sak-kreng-kreng-nya, atine romantis lan sentimentil, my lur.

Saya yang bukan asli Surabaya sangat memahami itu. Lha wong bolak-balik menyaksikan sendiri beberapa teman yang aktif sebagai Bonek dan sehari-harinya gahar bisa dengan mudahnya berlinang air mata.

Entah karena Persebaya dipulihkan statusnya oleh PSSI, sampai karena terenyuh melihat kondisi korban bencana alam di Blitar beberapa waktu lalu.

Kalau dalam bahasa almarhum kakek saya di pedalaman Kalimantan sana, dalam bahasa Indonesia, karakter tersebut dilukiskan sebagai ”Singa berhati merpati”, alias galak tapi aslinya gak tegaan. So kiyuuuuuuutt, tapi tetep ae kereng.

Selanjutnya adalah pertimbangan administrasi. Bagaimana nasib warga di daerah yang namanya diganti itu?

Bukankah salah satu implikasi dari kebijakan tersebut jika jadi dijalankan adalah adanya konsekuensi pengubahan data keidentitasan: alamat di KTP, KK, surat tanah, izin perusahaan, dan sebagainya. Pengurusannya tentu memerlukan energi tersendiri.

Pakde Karwo sih berjanji melakukan banyak sosialisasi sebelum kebijakan itu diterapkan. Tapi, kemudian muncul pertanyaan, kan masa jabatan Pakde juga tidak terlalu lama lagi.

Di sisi lain, gubernur pengganti kelak belum bisa ditebak arah jalannya ke mana. Apakah akan mengintensifkan komunikasi ke warga, atau bermain otoriter saja, atau malah membatalkan rencana penggantian nama jalan itu?

Apalagi di musim pilgub begini, udah lumrah para kandidat tebar-tebar janji demi meraih simpati massa, untuk kemudian diingkari.

Di mana-mana kayak gitu, kok.

Kemudian kembali ke persoalan dasar: seperlu dan sedarurat apakah penggantian nama jalan itu dilakukan?

Pertama, tidak ada tolok ukur maupun jaminan bahwa dengan digantinya nama jalan itu, bangsa ini, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat, akan harmonis. Di mana tidak ada lagi ungkit-mengungkit sejarah konflik masa lalu. Tidak ada lagi stigma-stigma negatif antara dua kelompok masyarakat.

Kedua, secara sejarah, Surabaya tidak terlibat langsung dengan konflik berabad-abad silam, era di mana bahkan Belanda pun belum bermimpi menjejakkan kaki di negeri ini.

Sejauh ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Surabaya maupun Bandung merupakan ibukota dari kedua kerajaan yang berseteru, setidaknya ketika pertikaian itu terjadi, sehingga perlu didamaikan melalui cara yang ajaib: penggantian nama jalan.

Ketiga, disharmoni seperti apa yang dipersoalkan? Selama ini Bonek –komunitas suporter Persebaya itu– bergaul demikian karib dengan kelompok suporter Persib Bandung. Berkali-kali saling mengunjungi bahkan saling mendukung ketika salah satu sedang terlibat persoalan.

Bahkan, bertahun lalu saya pernah mengunjungi beberapa titik di kawasan Bogor yang diyakini sebagai pusat kerajaan Pasundan. Saya berkeliling memakai kaos bermotif Persebaya dan aman-aman saja.

Hingga detik ini, entah ada berapa ribu warga asal Jawa Timur yang bekerja, bersekolah, maupun berdomisili di Jawa Barat. Sebaliknya, saudara-saudari asal Jawa Barat yang bekerja, bersekolah, berdomisili di Jawa Timur hidupnya juga baik-baik saja.

Apakah itu yang disebut disharmoni?

Lagi pula, jika semangat yang hendak dibangun adalah menyembuhkan luka lama sekaligus memperkuat harmonisasi antar keturunan dua kerajaan tenar itu, kenapa tidak dilakukan dengan cara yang jauh lebih mendidik dan bermanfaat. Misalnya, membangun museum khusus soal itu.

Selain menjadi monumen pengingat dan penjernih ingatan, tempat tersebut bisa jadi fasilitas pendidikan sekaligus aset wisata. Syukur-syukur dilengkapi free Wifi, pujasera, arena bermain, dan lainnya. Kan Lumajang, eh, lumayan.

Siapa tahu jika museum itu jadi dan kemudian terbukti sukses, akan menginspirasi dibangunnya situs-situs lain untuk mengenang sejarah panjang Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Museum Dolly dan Moroseneng, misalnya. Uhuk.

Terlepas dari itu, jika memang Pakde keukeuh meyakini bahwa metode terbaik untuk memperkuat harmonisasi adalah dengan mengganti nama, sebagai pemimpin sudah kodratnya untuk memberikan keteladanan bagi warga.

Omong-omong, terkait hal ini, dulu AA Gym –pendakwah kondang dari Jawa Barat– pernah mempopulerkan soal 3M: mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai sekarang juga.

Nah, apa salahnya jika Pakde Karwo mengadopsi ajaran seorang ulama kondang dari Tanah Pasundan, kan cocok. Mulai diri Pakde sendiri dulu, dari hal-hal kecil, dan mulai sesegera mungkin.

Dengan mengganti nama jadi Wawa Soekarwa, misalnya.

Kula matur salim sek nggeh, Pakde. Nyuwun ampun.