BELUM selesai kontroversi terkait polemik revisi UU KPK dan pembahasan mengenai UU yang banyak dianggap orang bakal merampas ruang hidup warga kebanyakan dan menguntungkan oligarki, perhatian tertuju pada pemilihan kabinet Jokowi periode kedua.

Jokowi menjanjikan banyak perubahan, juga perbaikan kinerja. Namun, setidaknya ada hal yang memancing kontroversi.

Pemilihan Nadiem, Wishnutama, dan Erick Thohir cukup popular di masyarakat, dan ini cukup menenangkan. Sri Mulyani juga masih menjadi menteri keuangan. Setidaknya, kepercayaan publik dan dunia terhadapnya masih sangat bagus: bahwa sektor keuangan Indonesia masih diurus orang yang tepat.

Namun, belum dipanggil-panggilnya Susi Pudjiastuti seolah menguatkan kabar bahwa menteri nyentrik itu tampaknya tidak akan lagi menjadi menteri. Banyak yang menyayangkan.

Namun, yang paling membuat kening berkerut adalah rencana menjadikan Prabowo Subianto sebagai salah satu menteri.

Dalam keterangan persnya, mantan capres yang kalah dua kali dari Jokowi itu menyebut akan diminta membantu di bidang pertahanan. Sebuah sinyalemen yang dianggap banyak orang Jokowi akan memplot mantan rivalnya tersebut sebagai calon Menteri Pertahanan.

Kabar inilah yang menjadi puncak dari plot twist pemilihan kabinet periode kali ini.

***

Pemilihan Prabowo Subianto ini langsung menjadi topik bahasan di media sosial. Hampir semuanya bernada negatif, kecuali ya tentu saja cebong garis keras. Kalau ini sih sudah bisa diduga, karena Jokowi ngapain aja pun mereka pasti tetap akan membela.

Dan kali ini pembelaan mereka umumnya adalah, “Ini adalah langkah kuda Jokowi yang brilian. Bakal menghapus semua perpecahan yang terjadi. Juga akan menempatkan Indonesia dalam persatuan. Pembangunan juga lebih mudah dilakukan karena semua partai besar di DPR sudah berada dalam satu barisan.”

Pertanyaannya, betulkah?

Tidak sesederhana itu, Pugolso. Ketika Prabowo menjadi menteri pertahanan, siapa yang akan bisa menjamin Jokowi bisa dengan mudah mengontrolnya?

Jangan lupa, Prabowo adalah bekas rising star di TNI yang masih mempunyai banyak loyalis. Di TNI, Prabowo masih menjadi salah satu gerbong utama bersama Wiranto dan Luhut Panjaitan.

Jika sebelumnya gerbong Prabowo ini tidak begitu “berdaya”, semata karena faktor logistik saja. Namun, menjadikannya menteri sama saja dengan memberinya akses logistik.

Jika Prabowo pintar memainkannya, bukan tidak mungkin banyak tentara yang kemudian masuk dalam gerbongnya. Pada 2024, Prabowo bakal menjadi salah satu kekuatan besar. Dia punya akses logistik, punya loyalis di militer, dan punya parpol.

Emang ada yang salah dengan itu? Bagi banyak orang Indonesia, termasuk saya, ya jelas itu problem. Kita semua sudah tahu track record Prabowo. Tak perlu jauh-jauh ke zaman Orba, di mana dia berinisiatif melakukan penculikan ke sejumlah aktivis, lihat saja kiprah politiknya dalam pilpres dan Pilgub DKI lima tahun terakhir.

Dia tidak hanya “merawat”, tapi juga memberikan encourage kepada kelompok-kelompok radikal agama untuk berekspresi di politik. Padahal, William Liddle, Indonesianis asal AS, menyebut bahwa radikalisme merupakan salah satu dari empat unsur yang akan menghambat demokrasi di Indonesia.

Jadi, ya, pilihan menjadikan Prabowo sebagai Menhan, atau apa pun di bidang pertahanan, hanya akan membahayakan demokrasi itu sendiri.

Selain itu, pilihan tersebut juga menunjukkan bahwa Jokowi lebih memperhatikan koalisi besarnya ketimbang pengusung utamanya: rakyat.

Membagi-bagi kue kekuasaannya dengan sangat luas menunjukkan hal tersebut. Pada titik tertentu memang bagus untuk menjaga stabilitas politik. Namun, pada titik tertentu pula, hal ini membuat rakyat merasa tertipu.

Untuk apa ada pilpres jika ujung-ujungnya semua elit mendapat kue kekuasaan? Untungnya apa bagi rakyat jika ada bagi-bagi kue kekuasaan? Rakyat tetap tidak dapat apa-apa.

***

Selain Prabowo, drama Nasdem juga menarik. Terutama ketika bos Nasdem Surya Paloh mengisyaratkan untuk menjadi oposisi.

Yang pertama, dan yang harus dislepet dari pernyataan Surya Paloh adalah tidak ada oposisi dalam demokrasi presidensil.

Oposisi hanya ada di demokrasi parlementer, dan Indonesia menganut demokrasi presidensil. Yang ada dalam demokrasi presidensil adalah mekanisme check and balances.

Panjang penjelasannya secara akademis, tapi yang jelas penggunaan kata oposisi Surya Paloh adalah penggunaan istilah yang semena-mena, dan hanya bertujuan untuk menarik simpati saja.

Yang kedua, pernyataan ini sebenarnya ancaman halus kepada Presiden Jokowi. Terutama soal pemilihan jaksa agung. Sejak lama, Surya Paloh memang menginginkan kursi jabatan tersebut untuk Nasdem.

Sebenarnya Surya Paloh juga menginginkan kursi Kapolri untuk jenderal polisi yang berafiliasi dengannya. Tapi, saat 2014 lalu, it’s too much to ask. Surya Paloh sadar betul hal itu, dan dia cukup puas dengan kursi jaksa agung.

Emang ada apa sih dengan jabatan jaksa agung? Secara normatif, ya tidak ada apa-apanya. Jauh lebih mentereng menteri. Namun, ada satu hal yang membuatnya bisa menjadi powerful. Yakni, kewenangan menangani kasus itulah.

Banyak politisi dan kalangan mencurigai Nasdem melakukan operasi rahasia: yakni mengancam banyak sejumlah kepala daerah (yang jika dicari kesalahannya pasti saja akan ada), dan memintanya bergabung ke Nasdem.

Tudingan ini memang sulit dibuktikan. Tapi, faktanya ada banyak kepala daerah yang berpindah parpol ke Nasdem tanpa ada alasan khusus. Salah satunya adalah mantan Bupati Malang Rendra Kresna–yang ironisnya kini malah tertangkap KPK.

Namun, fenomena Nasdem ini juga menunjukkan satu hal. Bahwa koalisi gemuk yang dilakukan oleh Jokowi berdasar atas basis yang rapuh. Pernyataan Syahrul Yasin Limpo, politisi Nasdem yang dipilih Jokowi, mengisyaratkan hal tersebut.

’’Nasdem akan tetap kritis meski ada kadernya yang duduk jadi menteri sekalipun. Sebab, keberpihakan Nasdem ada pada negara ini.’’ Demikian kira-kira pernyataannya Selasa (22/10) siang usai dipanggil Jokowi.

Artinya, jabatan konsesi menteri memang akan membuat banyak parpol bergabung dalam satu barisan. Tapi sejenak. Setelah berjalan, kemungkinan yang terjadi adalah Jokowi akan dipusingkan dengan sejumlah menteri yang loyalitasnya tetap ke parpol, bukan ke presiden.

Apalagi, sejumlah parpol menunjukkan ambisi terang-terangan untuk membidik pilpres 2024 mendatang. Lima tahun bukan waktu lama untuk persiapan tersebut. Apalagi, nanti lapangan permainan sudah rata, dan waktunya orang-orang baru muncul. Maka, mengonsolidasikan kader, kekuatan, dan sumber daya pasti akan dilakukan sejak saat ini.

Wajar memang, dalam kacamata parpol. Sebab, tujuan parpol adalah merebut kekuasaan. Namun, bagaimana dengan kesejahteraan rakyat? Nanti dulu. Jika seiring dengan kepentingannya, maka parpol akan mati-matian membela. Namun, ketika berbeda, ya wassalam. Rakyat lagi yang harus gigit jari.

***

Jadi, seperti apa wajah Indonesia lima tahun ke depan? Bakal ada sejumlah nama profesional yang menarik seperti kiprah Nadiem Makarim cs. Yang bisa menerbitkan optimisme.

Soal hukum dan HAM tampaknya masih akan jalan di tempat, karena masih akan menjadi bargaining politik, meski ada nama Mahfud MD di sana.

Infrastruktur akan tetap jalan. Ekonomi juga akan berjuang keras, sebab resesi dunia sudah membayang di depan mata. Tapi, sejumlah kebijakan seperti kenaikan cukai sebesar 23 persen akan kontraproduktif terhadap perbaikan ekonomi.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, saya kira kita tampaknya masih menyaksikan percepatan pembangunan, terutama infrastruktur.

Selanjutnya, kita juga akan menyaksikan kebangkitan Prabowo dan gerbong militernya, dengan atau tanpa kontrol Jokowi. Apapun, militer tampaknya akan kembali menjadi satu kekuatan yang lebih diperhitungkan dalam politik Indonesia.

Ditambah dengan rapuhnya koalisi yang diikat oleh tali tipis kepentingan politik, maka berharap aktivitas politik yang sepenuhnya digunakan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tampaknya masih jauh panggang dari api.

Untuk soal hukum dan HAM, sektor terlemah Jokowi, tampaknya juga masih akan sulit diraih. Meski ada Mahfud MD sekalipun. Seorang Jokowi saja yang notabene presiden tampaknya masih kewalahan menghadapi oligarki yang membelitnya, apalagi pembantunya (baca: menteri).

So, menurut ngana gimana? Apakah optimistis atau tidak?