OK tema kali ini memang agak basi, ges. Tapi ini penting untuk memahami peta dan konstelasi politik di Indonesia. Sebab, untuk menjadi calon pejabat publik tinggi di negeri ini, seseorang tak hanya perlu bekal kompetensi saja. Kompetensi memang perlu, tapi ada hal-hal lain yang harus dipunya. Kerap kali hal itu bersifat non-teknis. Itulah kenapa kali ini, saya membahas tentang Mahfud MD.

Sosok Mahfud MD ini memang sempat mencuri perhatian publik. Hingga Kamis (9/8) pukul 17.00, keputusan siapa cawapres Jokowi masih belum diambil. Tapi, nama Mahfud MD masih teratas. Namun, pada 17.20 Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mencuit di akun twitternya, bahwa koalisi memutuskan nama KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Satu hal yang kemudian menjadi pasti setelah Jokowi mengumumkan secara resmi satu jam kemudian.

Sebenarnya, pusaran pemilihan cawapres Jokowi ini berada di tangan NU. Sudah sejak beberapa minggu sebelumnya, simulasi hasil survey dan konsultan politik Jokowi menyimpulkan bahwa cawapres harus berasal dari NU. Sesuatu yang kemudian disetujui Jokowi.

Pertanyaannya lalu siapa? Hingga sebulan sebelum pengumuman deklarasi, mengerucut empat nama. Yakni, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan KH Ma’ruf Amin.

Muhaimin yang kemudian dicoret pertama. Sebab, jika dia yang dipilih, koalisi sembilan partai yang telah jadi bisa ambrol. Maka, kriterianya adalah NU, tapi non-parpol.

Beralih ke nama kedua, yakni Said Aqil Siradj. Tapi, setelah melalui sejumlah pembahasan, nama Said pun dicoret. Sebab, resistensi dari kelompok-kelompok Islam salafi yang terejawantahkan dalam kelompok 212 dan “rajin nyunnah” sangat tinggi.

Memilih Said, hanya akan meningkatkan eskalasi penolakan. Pembelahan di masyarakat bisa setajam empat tahun lalu, atau bahkan lebih. Kelompok lawan dipastikan bakal rajin menembak dengan isu bid’ah, anti Islam, pro syiah, dan hal-hal yang bisa memicu perpecahan.

Mahfud MD pada 2024 akan menjadi satu tokoh politik yang sulit dikalahkan. Sesuatu yang tak disukai koalisi parpol. 

 

Setelah dua nama itu, tinggal nama Mahfud MD dan KH Ma’ruf Amin. Dari dua nama itu, tentu saja nama Mahfud MD yang berkibar. Pengalamannya lengkap. Pernah di eksekutif (menjadi menteri pertahanan saat Gus Dur), pernah di legislatif dengan menjadi anggota DPR, dan pernah di yudikatif ketika menjabat sebagai Ketua MK.

Selain itu, elektabilitasnya pun tinggi. Tanpa pernah mempunyai basis massa, tak punya parpol, tapi nama Mahfud MD selalu muncul dalam wacana-wacana.

Di dunia media sosial, akun Mahfud MD menjadi akun tokoh yang mempunyai banyak follower. Perkataannya didengar, komunikasinya bagus, dan banyak warganet yang kesengsem kepadanya.

Selain itu, karena kurangnya figur di bidang hukum, Mahfud MD bisa mengisinya. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh pendekar hukum. Karena penegakan hukum di Indonesia yang masih belum memuaskan, kontan saja nama Mahfud MD menjadi salah satu dari sedikit tokoh yang mempunyai integritas di bidang itu.

Semua hal itu tampaknya akan membuat mulus dipilih Jokowi sebagai cawapres. Punya integritas, elektabilitas pun tinggi. Selain itu, Mahfud MD juga dianggap bisa menambal salah satu kelemahan terbesar pemerintahan Jokowi: penegakan hukum dan HAM.

Melihat faktor-faktor itu, Mahfud MD seolah tinggal menunggu pengumuman saja.

Sayangnya, ada satu faktor yang belum dipunyai oleh Mahfud MD. Penerimaan parpol dan, yang paling penting, penerimaan di NU.

Untuk parpol, bisa dipahami. Dengan modal elektabilitas yang tak rendah, dan jika terpilih lalu performanya bagus, Mahfud MD pada 2024 akan menjadi satu tokoh politik yang sulit dikalahkan. Sesuatu yang tak disukai koalisi parpol. Sebab, 2024 nantinya akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya diincar para parpol tersebut.

Sedangkan untuk NU, Mahfud MD dianggap mempunyai “cacat”. Dia dianggap kurang “berbakti” ke NU. Malah lebih sering menunjukkan ke-HMI-annya.

Ada satu peristiwa pada 2015 yang dianggap sangat melukai NU. Ketika itu, NU menawari dia menjadi ketua Lembaga Bantuan Hukum NU. Mahfud menolak, dan tak lama kemudian malah menerima menjadi ketua presidium KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).

’’Ini disayangkan. Harusnya diterima saja. Toh, nanti dalam prakteknya yang mengerjakan bisa anak buahnya. Dia cukup menjadi simbol,’’ kata seorang pengurus pusat di badan otonom NU. Selain itu, dalam kiprah-kiprahnya, dia jarang menggunakan atribut NU.

Ini yang kemudian membuat Said Aqil Siradj mengirim pesan ke Jokowi, bahwa Mahfud MD bukan representasi NU.

Hal itulah yang membuat Jokowi menimbang-nimbang lagi. Dia menghadapi dua pilihan sulit. Memilih Mahfud MD, kelebihannya adalah bisa memenangkan hati para aktivis HAM dan hukum yang kecewa sekaligus netizen. Tapi, risikonya, koalisi parpol menjadi berantakan sekaligus secara informal NU tak akan berdiri di belakangnya.

Sejarah kemudian menulis bahwa Jokowi akhirnya memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Ini juga sebuah pilihan yang sulit. Menjaga kesolidan dukungan parpol dan dukungan informal NU, tapi akibatnya banyak masyarakat umum yang kecewa.

Benarkah pilihan Jokowi? Dalam politik, benar tidaknya pilihan tak bisa diukur dalam periode yang singkat. Waktu yang akan menjawabnya.