“Gini Mas, soal laporan kan kami belum tahu pasti apakah sudah masuk ke polisi. Tapi, yang kemarin terjadi baru ancaman melaporkan ke polisi,” ujar Mawa Kresna, jurnalis Tirto.id, kepada DNK.ID.

“Kalau sekarang, Tirto sudah berkoordinasi dengan dewan pers dan AJI untuk kasus ini. Kami melihat ini ancaman buat jurnalis. Seharusnya masalah pemberitaan diselesaikan di dewan pers, bukan ke polisi,” tambahnya.

Kamu mungkin sudah membaca duduk perkaranya. Kresna dilaporkan ke polisi oleh Abdul Wahid Maktub, staf khusus Menristekdikti. Itu terkait pemberitaan Tirto yang mengungkap sindikat jual beli ijazah.

Sebagai rekan sesama media, DNK.ID tentu merasa prihatin.

Akhirnya, kami memutuskan untuk mewawancarai Muhamad Heychael, koordinator Divisi Penelitian Remotivi. Pilihan itu kami rasa tepat karena Remotivi sejauh ini menjalankan peran sebagai “pusat kajian media & komunikasi”.

Perbincangan dilakukan via sambungan telepon Surabaya-Jakarta, di suatu sore yang mendung. Tim kami, Mifta Iskandar, mencoba membedah kasus Kresna dari kacamata Bung Heychael selaku pengamat dan pengkaji media.

Mifta: Bagaimana Bung Heychael memandang kasus Kresna dari perspektif UU ITE dan kebebasan pers?

Heychael: Saya kira ini merupakan laporan yang ngaco. Laporan ini sekali lagi mengungkap bagaimana UU ITE dipakai pihak-pihak yang berusaha melindungi kesalahan mereka dalam banyak kasus.

Kan konstitusi kita sudah jelas, (ada) UU Pers. Pers tidak boleh dikriminalisasi. Seharusnya kalau ada keberatan dengan tulisan yang ditayangkan, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Tirto, ada ruangnya, yaitu hak jawab. Begitu sih posisinya.

Bagaimana Remotivi menanggapi kasus ini?

Belum ada rencana ke depannya, tapi kami mau merespons. Kami melihatnya justru bukan kasus per kasus. Kami menangkap bahwa ada masalah besar dengan UU ITE.

Justru kami mendorong advokasi atau revisi terhadap UU ITE, karena korban terus-menerus berjatuhan. Yang baru-baru ini dari Serat.id, (wartawannya) Zaki Amali dilaporkan rektor terkait tulisannya di Persma UNNES yang menyebutkan bahwa rektor diduga melakukan plagiarisme.

Ini juga menjadi korban UU ITE, kebebasan pers di kampus (bisa) jadi masalah. Ada Baiq Nuril juga yang diketahui terkena, sekarang Tirto.

Jadi, saya kira kasus ini tidak boleh ditaruh dalam kasus per kasus, tetapi harus membicarakan UU ITE secara umum yang memang jadi benteng bagi penguasa yang tidak ingin dikritik. Itu poinnya, menurut saya.  

Menurut Remotivi, bagaimana tulisan Tirto yang ditayangkan itu? Apakah sudah memenuhi standar dan tidak melanggar etika?

Tanpa kategorisasi investigasi, pakai kategori tulisan liputan saja sudah sangat baik. (Ini) karena dia memuat setiap pernyataan yang jelas ada datanya.

Ya karena itu syarat jurnalistik, dan apa pun yang disampaikan Tirto di situ terverifikasi dan memenuhi prinsip jurnalistik. Jadi saya bingung apa masalahnya. Tirto sebagai lembaga pers (juga) dikenal memiliki reputasi yang baik, sangat menghormati perbedaan pendapat.

Seharusnya ini bisa diselesaikan dengan mekanisme hak jawab. Jadi, jelas ngaco laporan ini. Laporan yang menurut saya sebuah arogansi dari pejabat negara, alih-alih upaya mencari kebenaran.

Yang paling sering jadi masalah memang UU ITE pasal 27 ayat 3?

Betul. Memang itu pasal yang sangat karet yang bisa dipakai untuk apa pun. Kami juga pernah rilis info grafis yang di dalamnya terlihat siapa yang paling sering jadi korban dan paling sering menjadi pelapor.

Dan ini terus berjalan, Mas. Kalau UU ITE pasal 27 ayat 3 nggak direvisi, saya khawatir korbannya akan semakin banyak.

Tahun sebelumnya UU ITE memang sudah bermasalah, kemudian direvisi dan disahkan tahun 2016. Apakah sudah ada perbaikan signifikan atau bagaimana?

Revisinya salah arah, justru itu kritik dari kami. Revisinya hanya mengurangi hukuman yang tadinya diancam hukuman maksimal enam tahun menjadi empat tahun. Alasannya, supaya orang yang dilaporkan tidak bisa langsung ditangkap.

Padahal, poin kritik dari UU ITE itu soal pasal karetnya.

Kami menganggap pencemaran nama baik ini adalah persoalan perdata, bukan pidana. Yang kedua, apakah tidak cukup KUHP tentang pencemaran nama baik? Mengapa Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur pencemaran nama baik dan sebagainya.

Saya kira ini nggak masuk akal, dan revisinya tidak memenuhi harapan publik atas sesuatu yang dikritik dari UU ITE.

Langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan media lain untuk mendukung profesi wartawan?

Saya sih mengusulkan agar kita menyerang jantung masalah, dan masalahnya ya UU ITE. Ayo kita sama-sama tunjukkan masalah-masalah dari UU ITE. Secara spesifik harus diangkat. Planning-nya tidak hanya kasuistik, tapi juga harus struktural.

Kita harus tunjukkan ada masalah, harus kritik pemerintah dan DPR yang telah melakukan revisi ngawur dan jauh dari semangat demokrasi. Ini harus disodok sampai ke sana. Dan rencananya, Remotivi juga akan melakukannya.

Revisi UU ITE sebelumnya melibatkan pakar yang ahli di bidangnya. Apakah ini juga bermasalah?

Sebenarnya, dalam revisi, masyarakat sipil juga diajak mendiskusikan UU ITE. Tapi, apa yang dihasilkan jauh dari apa yang diusulkan. Sebab, ada mekanisme politik dalam negosiasi di DPR dan pemerintah.

Revisi ini kan diusulkan pemerintah, kemudian dibawa ke DPR. Saya kira keduanya bermasalah, meskipun Pak Rudiantara mengatakan ini masalah penegakan hukum. Saya kira produk undang-undangnya salah, dan pemerintah adalah pengusulnya.

Dari situ, kami melihat bahwa pemerintah juga bermasalah dalam hal ini.

Pendapat Bung Heychael tentang UU ITE seharusnya seperti apa?

Hapus UU ITE pasal 27 ayat 3! Itu tidak perlu. Pasal ini jelas tidak relevan. Pencemaran nama baik itu seharusnya persoalan perdata dan cukup di KUHP.

Saya berikan ilustrasi. Kita bekerja dengan hukum positif, mestinya tindak kejahatan harus terukur.

Jika kita menganggap pencemaran nama baik sebagai tindak kejahatan, logikanya seperti ini: apabila seseorang membunuh, hukum harus membuktikan alat yang dipakai untuk membunuh.

Misalnya pisau, dan pisau itu mengakibatkan kematian. Sekarang dengan pencemaran nama baik, bagaimana membuktikan pencemaran nama baik?

Misal, saya menghina ‘Mas Mifta ini goblok’. Adakah kerugian yang terukur? Apakah ada kehilangan nyawa, materi, atau lainnya? Tidak ada kan. Yang bisa dibuktikan di banyak kasus itu dijadikan kasus perdata.

Ilustrasinya pada kasus Mario Teguh. Ketika dia dikatakan punya anak di luar nikah dan tidak mengakui itu, dia kehilangan kontrak pekerjaan dari banyak media.

Ini kan kerugian yang bisa dibuktikan. Intinya, pencemaran nama baik itu tidak bisa dibuktikan dengan dasar sakit hati, seperti yang terjadi saat ini. Menurut saya, ini kengawuran UU ITE dalam pasal 27 ayat 3.

Sebagai media, DNK.ID juga sangat mendukung kebebasan pers. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin Bung Heychael sampaikan?

Kita harus menunjukkan bagaimana dampak (ancaman ini) terhadap kebebasan pers, dan akibatnya terhadap masyarakat jika pers dibungkam.

Sebenarnya, liputan yang dilakukan Tirto adalah liputan yang berharga untuk melakukan pembenahan pendidikan tinggi kita. Kalau yang kritis seperti ini dibungkam, kan bahaya untuk masyarakat.

Jadi, saya jelas mendukung Tirto dan media-media yang selama ini kritis dalam perspektifnya.