Gerak langkah organisasi pasca KLB-PRD 1996 konsisten mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi ketetapan Kongres pada pertengahan April 1996. Beberapa prinsip paling pokok di antaranya:

Kesimpulan analisa sejarah Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI), Situasi Politik Nasional dan Internasional, adalah: Masyarakat kapitalis yang masih mengandung sisa-sisa feodalisme, dibentengi lima UU politik dan digardai Dwi Fungsi ABRI.

Ketetapan Program Perjuangan, adalah: Demokrasi Multipartai Kerakyatan di bawah Pimpinan Koalisi Demokratik Kerakyatan. Perubahan mendasar yang dibutuhkan sebagai tahap awal membuka gerbang demokrasi adalah pencabutan Lima UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI.

Ketetapan Strategi Taktik PRD didasarkan pada potensi-potensi rakyat, pertama; perlawanan kaum buruh adalah pondasi. Kedua; mahasiswa dan kaum intelektual. Kelompok sosial ini menjadi pelopor perlawanan menentang rezim Orde Baru karena kemampuan ideologi, politik dan organisasinya. Kekuatan ketiga yang sedang bangkit adalah Kaum Miskin Kota. Sektor terakhir adalah perlawanan Kaum Tani.

Ketetapan Struktur atau Bentuk Organisasi hasil KLB terdiri dari: Ketua Umum (Budiman Sudjatmiko), Sekretaris Jenderal (Petrus H. Haryanto), Dept. Pendidikan dan Propaganda (Anom Astika), Dept. Pengembangan Organisasi (Yakobus Eko Kurniawan), Dept. Hubungan Internasional (F. Ria Susanti), dan Dept. Dana dan Usaha (Arie Trismana).

Namun, dalam jangka waktu sekitar tiga bulan sejak pertengahan April sampai akhir Juli 1996, situasi perpolitikan berubah cepat. PRD dituduh sebagai “dalang” Kerusuhan 27 Juli 1996 dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Mayoritas pimpinan PRD kemudian ditangkap dan dipenjara. Ini menuntut penyikapan cepat dan tepat. PRD segera berubah menjadi organisasi Bawah Tanah dan komposisi pimpinan baru segera ditunjuk.

Struktur resmi hasil KLB tidak lagi cocok dalam situasi perburuan, dan struktur berubah menjadi Komite Pimpinan Pusat (KPP) dan Komite Pimpinan Kota (KPK). Struktur itu sangat sederhana, hanya terdiri dari tiga departemen: Dept. Agitasi dan Propaganda (DAP), Dept. United Front (DUF), dan Dept. Organisasi (DO). Ketua Dept. Organisasi merangkap sebagai Ketua Komite.

Struktur organisasi boleh berubah, namun prinsip-prinsip dalam ketetapan lain (Program Perjuangan dan Strategi Taktik) harus tetap konsisten dijalankan karena itulah tuntutan perubahan yang sesuai tahapan sejarah.

Dijelaskan juga dalam ketetapan KLB, bagaimana menggerakan kekuatan-kekuatan demokratik tadi (buruh, kaum intelektual dan mahasiswa, kaum miskin kota, dan kaum tani) yaitu dengan platform bersama yang tak hanya sama dalam program dan metode, namun juga harus mampu menggerakkan dalam kesatuan aksi dan tindakan, juga kecakapan menerjemahkan momentum politik yang mampu menyeret partisipasi rakyat secara luas.

Untuk itu, momentum Pemilu 1997 dinyatakan harus direspons dan diantisipasi. Sedangkan alat untuk mengorganisir dan memperluas jaringan adalah dengan membentuk Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP yang harus mampu mendidik dan mengaktifkan rakyat, memberi pemahaman bahwa Pemilu harus dihubungkan dengan kedaulatan rakyat, sehingga harus selalu dihubungkan dengan Paket lima Undang-undang Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI.

Penjabaran Strategi Taktik yang kemudian maujud dalam respon terhadap momentum Pemilu ini berada dalam konteks “dukungan kritis” PRD kepada PDI/Megawati.

Dalam perkembangannya, situasi massa real di lapangan menampakkan fenomena “Mega-Bintang” (semacam koalisi di massa bawah PDI dan massa PPP yang bersatu menghadapi massa Golkar dalam masa-masa Kampanye Pemilu di bulan Mei 1997).

Merespon situasi ini, struktur PRD cepat berubah menjadi Struktur Ujicoba Komando I. (Catatan: Struktur ini belum betul-betul terkonsep dengan baik, maka disebut struktur ujicoba. Kemudian muncul Struktur Ujicoba Komando II dalam rangka peringatan Peristiwa 27 Juli 1997 yang terpusat di Jakarta.

Struktur berubah menjadi Struktur Komando (sesungguhnya) pasca Dewan Nasional PRD di bulan Agustus 1997 yang mengusung program Gulingkan Soeharto dengan Pemberontakan Rakyat. Struktur Komando adalah struktur sementara yang bergaris komando dan bersifat instruktif. Pimpinan tertinggi di tangan Komando Lapangan (Kolap) Nasional, evaluasi hanya dilakukan setelah struktur tersebut dinyatakan berakhir).

Sejak awal sudah disadari bahwa rakyat tidak boleh percaya pada Pemilu 1997 karena, seperti yang terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1997 hanya akan menjadi legitimasi rejim yang selama ini memerintah untuk berkuasa lagi. Itu terjadi ketika sistem politik masih berlandaskan Lima Paket UU Politik tahun 1985 (UU tentang Pemilu, UU tentang Parpol dan Golkar, UU tentang Ormas, UU tentang Referendum, UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR) dan Dwi Fungsi ABRI.

PRD menilai Pemilu 1997 adalah Pemilu paling buruk. Ini berdasarkan dua alasan: Pertama: Pemilu di bawah Orde Baru sudah sangat tidak demokratis, ini ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa anti demokrasi yang mendahului, di antaranya: Penggulingan Megawati dalam KLB-Medan yang mengesahkan Soeryadi sebagai ketua.

Kemudian, peristiwa penyerangan dan perebutan dengan kekerasan kantor pusat DPP-PDI, yang kemudian menjadi awal Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996.

KIPP menyatakan proses Pemilu 1997 tidak layak diteruskan karena salah satu kontestan Pemilu (PDI-Soeryadi) menggantikan kepengurusan Megawati dengan tidak konstitusional, maka Pemilunya pun menjadi tidak konstitusional.

Demikian juga PPP yang selama ini tidak nampak memberikan kontribusi jelas terhadap gerakan pro-demokrasi, kemudian kondisinya diperparah dengan peristiwa penolakan ratusan Caleg yang mereka ajukan karena dianggap tidak sesuai dengan kriteria pemerintah.

Golkar juga telah melakukan kecurangan, mencuri start kampanye dengan gerakan kuningisasi di beberapa daerah. Alasan kedua dilihat dari gejala yang mendahului. Pemilu 1997 jauh-jauh hari telah didahului berbagai huru-hara yang mengandung anasir SARA: peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, peristiwa Situbondo (Oktober 1996), peristiwa Tasikmalaya (Desember 1996), dan Peristiwa Sanggau Ledo (Januari 1997).

Kepada siapa rakyat harus menitipkan aspirasinya? PDI-Soeryadi dipandang massa rakyat arus bawah sebagai pengkhianat. Mereka menghendaki PDI-Megawati yang seharusnya menjadi kontestan Pemilu. Kontestan Pemilu lain yaitu PPP tidak pernah secara tegas menyatakan dirinya pro-demokrasi, tak pernah tegas menyatakan dirinya oposisi, dan tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam (PPP lebih dikenal sebagai Partai Islam).

Sedang kontestan lain yaitu Golkar justru adalah penindas rakyat dan gudang koruptor. Tidak ada perubahan yang dapat diharapkan dari wakil rakyat yang dihasilkan dari proses Pemilu demikian. Suara rakyat hanya akan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi rejim untuk berkuasa kembali.

Dr. Arief Budiman memprediksi rakyat akan memilih Golput. Namun, Mirah Mahardika, koordinator KPP-PRD Bawah Tanah menyatakan bahwa PDI-Perjuangan harus memboikot Pemilu 1997. Sikap boikot dinilai merupakan sikap paling tepat karena Boikot merupakan sikap oposisi aktif, tidak pasrah, sedang Golput lebih bersifat pasif dan bisa membuat rakyat justru apatis. Golput akan bersifat pasif jika hanya tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau datang, namun mencoblos ketiga kontestan Pemilu. PRD mendukung Golput asal perlawanannya aktif. Perlawanan aktif misalnya berbentuk rally, unjuk rasa, mimbar bebas, memasang bendera putih dan lain-lain.

PRD berharap PDI Perjuangan yang menyerukan boikot karena PDI Perjuangan saat itu dipandang sebagai pelopor gerakan pro-demokrasi, sehingga kemungkinan besar langkah-langkahnya banyak diikuti oleh rakyat. Rakyat banyak berharap pada PDI Perjuangan, sehingga jika PDI Perjuangan bersikap ragu-ragu dan terkesan takut, rakyat akan kecewa. Jika PDI Perjuangan tidak bersikap tegas dan menyatakan boikot, bisa jadi rakyat akan mencoblos PDI (pimpinan Soeryadi) yang notabene adalah PDI boneka rezim.

Di Jogjakarta, kerja-kerja merespon momentum Pemilu sudah mulai dilaksanakan. Pada 19 Januari 1997, Perjuangan Pemuda untuk Demokrasi (PPD) mengadakan diskusi di Ruang Senat Fakultas Sastra UGM, mengundang organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok pro-demokrasi lain. Diskusi bertema: Menilik Keberadaan Lima Paket UU Politik bagi Prospek Pemilu 1997. Diskusi PPD berikutnya tanggal 8 Maret 1997 bertema: Fenomena Golput, Golsak (golongan perusak) dan Boikot Kampanye bagi Pemilu 1997.

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bulaksumur juga mengadakan diskusi pada 10 Maret 1997 dengan tema: Pemilu 1997 dan Prospek Demokratisasi di Indonesia, dengan pembicara Dr. Cornelis Lay dan Arie Sujito, S. Sos.

Beberapa selebaran terkait Pemilu ditemukan. Selebaran PPD mengemukakan fakta adanya beberapa DPC-PPP di Jawa Tengah menyerukan Boikot Kampanye Pemilu 1997. PPD meragukan Pemilu 1997 dapat objektif karena UU Pemilu menempatkan Mendagri sebagai ketua Lembaga Pemilihan Umum, sementara Mendagri adalah bagian dari Golkar.

Pegawai Negeri pun tidak bebas menentukan pilihan karena diawasi KORPRI, bagian Golkar juga. Ketidaksetaraan akses Golkar yang dapat menjangkau basis massa terbawah melalui aparatusnya dari level gubernur, bupati, camat, lurah, kadus, ketua RW sampai ketua RT, sedangkan PDI dan PPP terbelenggu dengan cabang partai yang hanya sampai tingkat kecamatan. Hal ini makin diperburuk dengan rekayasa politik terhadap PDI dengan KLB-Medan. PPD dengan tegas menuntut semua persoalan dibereskan atau Boikot Pemilu.

Selebaran lain yang mencantumkan seruan Boikot Pemilu adalah selebaran atas nama Banteng Bergerak, sebuah organ yang dibentuk oleh beberapa organiser di basis Kaum Miskin Kota. Dewan Mahasiswa UGM juga mengeluarkan selebaran berisi keraguan bahwa Pemilu 1997 akan menjadi mekanisme penentuan nasib bangsa yang bersih dari segala kecurangan dan tipu daya.

Selain Dr. Arief Budiman, beberapa orang memprediksi akan naiknya angka Golput. Arbi Sanit, pakar politik Universitas Indonesia sekaligus anggota Dewan Pertimbangan KIPP memprediksi jumlah angka Golput yang berjumlah 10% akan meningkat menjadi 20%.

Prediksi senada diungkapkan Ketua YLBHI Bambang Widjojanto. Ya, Anda tak salah. Bambang yang baru saja menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi barusan.

PRD sendiri, yang turut merintis pendirian KIPP dengan maksud mengajak rakyat melakukan perlawanan aktif terhadap kecurangan Pemilu, akhirnya sepakat dengan pernyataan KIPP bahwa Pemilu tidak layak diteruskan. Sikap PRD tegas dinyatakan dalam Pembebasan: Boikot Pemilu Sampai ada Demokrasi di Indonesia. PRD akan melakukan aksi Boikot Pemilu bersama kelompok-kelompok pro-demokrasi lain. Pijar Indonesia jauh-jauh hari menyatakan menolak Pemilu 1997 dengan mendatangi Lembaga Pemilihan Umum. Juga ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Sri Bintang pamungkas, menyatakan Boikot Pemilu 1997. Gerakan Rakyat Marhaen (GRM) juga menyatakan Boikot Pemilu ini jauh-jauh hari.

Bahkan, pada deklarasi Oposisi Indonesia, 28 Oktober 1995, dalam pidatonya, sudah menggunakan slogan “Boikot Pemilu 1997”.

Besarnya animo Golput dan Boikot Pemilu mengkhawatirkan rejim Orba. Maka, jauh-jauh hari, Kassospol ABRI, Letjen Syarwan Hamid sudah mengancam rakyat: Siapa yang “mengacaukan” Pemilu 1997 akan ditindak tegas. Isu Boikot Pemilu menjadi isu sensitif dan menakutkan.

Namun, berkat kecermatan pengaturan taktik di lapangan, sebuah aksi yang ternyata mengangkat isu Boikot Pemilu berhasil diadakan dengan sukses dan aman pada 20 Maret 1997 (akan saya ceritakan dalam tulisan berikutnya).

Ulasan lengkap tentang Boikot Pemilu bisa kita baca di Pembebasan edisi IV (terbit Februari 1997) dilengkapi Pembebasan edisi V (terbit Maret 1997). Dijelaskan perbedaan antara Golput dan Boikot, yaitu: Pertama: Golput dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap Sistem Pemilu, sedang Boikot dilatarbelakangi oleh kasus PDI. Kedua; Golput cenderung bersifat pasif, sedang Boikot bersifat aktif. Ketiga; Tuntutan Golput adalah perbaikan sistem Pemilu dan penghapusan korupsi, sedang tuntutan Boikot adalah pencabutan Lima UU Politik dan Dwi fungsi ABRI serta pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Keempat; Golput berada di dalam sistem, sedang Boikot berada di luar sistem. Kelima; Golput mendiskreditkan hasil Pemilu, sedang Boikot mendelegitimasi hasil Pemilu.

Dalam fase ini, saya teringat kejadian kecil. Pada suatu malam cukup larut, sehabis berkoordinasi di sekretariat Dian Budaya, F. Sastra UGM, kami pulang ke kost di Karangmalang berboncengan motor bertiga-bertiga.

Sial, rombongan kami: Susi Ivvaty, saya dan Nor Hiqmah (atau Nuraini ya…) tiba-tiba dihampiri mobil patroli polisi di sebelah lembah UGM sekitar 100 M di utara bunderan depan Fakultas Filsafat.  Kami digiring menuju Pos Polisi Bulaksumur di perempatan Jalan Kaliurang-Selokan Mataram. Tentu saja kami sempat sport jantung karena dalam tas kami ada bertumpuk selebaran dan arsip-arsip organisasi. Jika ketahuan bisa berabe.

Entah bagaimana caranya, beberapa kawan cowok (Koko dan Susilo, kalau tidak salah) sempat dihubungi untuk mengantisipasi kejadian tidak diduga. Untunglah wajah kami tidak menampakkan kesangaran sama-sekali, hanya wajah mahasiswi-mahasiswi polos yang mungkin sedikit bengal, sehingga tidak dicurigai sebagai aktivis “makar”.

Kami beralibi bahwa kami habis latihan teater di kampus dan hendak pulang ke kos. Karena sudah cukup malam, kami nekat memutuskan boncengan tiga biar cepat. Susi Ivvaty bahkan sempat mengeluarkan naskah drama dan sedikit membaca dialog, bahkan sempat mengajak pak polisi memperagakan: “Saya memerankan yang ini, Bapak yang ini ya…”.

Polisi itu hanya tertawa.

Akhirnya kami hanya diminta untuk menulis sebuah surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa kami tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi (berboncengan motor bertiga dan tidak memakai helm). Beberapa kawan cowok yang dihubungi tadi akhirnya berguna juga untuk membelikan meterai. Dan kami pun lega diizinkan meninggalkan pos polisi tersebut.

Tapi, kami kemudian dikagetkan oleh suara Susi yang “bocor”. Tiba-tiba, sambil berlalu ke luar ruangan, dia meneriakkan slogan PPD: “Rakyat Berjuang, Demokrasi Menang!” Oalah, Sus, Sus, untung kita tidak ditangkap lagi. Mahasiswi Sastra Arab-UGM yang ndobel di Teater-ISI ini ‘ncen ndugal tenan… Hihihi…

***

Bersambung

Sumber Tulisan:

  1. Bundel Majalah Pembebasan,
  2. Undangan Diskusi PPD dan undangan diskusi HMI Cabang Bulaksumur,
  3. Selebaran PPD, Banteng Bergerak dan Dewan Mahasiswa UGM,
  4. Selebaran undangan dan Kronologi Aksi Komite Keprihatinan Pemuda Yogyakarta,
  5. Media on line: Tirto Id, Wikipedia, dan Gatra.com.