Genderang sudah ditabuh. Mesin sudah dipanasi. Mahasiswa bersama rakyat ramai-ramai turun ke jalan, langsung menyasar pemangku kekuasaan. Indonesia sedang panas-panasnya, menolak UU KPK dan RUU KUHP yang digarap seenak udel.

Dilansir CNN Indonesia, beberapa aksi sudah terjadi sedari Senin (23/9), di antaranya di Yogyakarta, Jakarta, dan Malang. Rentetan aksi juga terjadi hari ini (24/9), dimana mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar, turun ke jalan, menuju kantor DPRD Sulsel.

Yel-yel revolusi terus dipekikkan mahasiswa—yang seperti dikatakan HMI Cabang Makassar, memakai “semangat gerakan reformasi 1998 silam.”

Aksi juga terjadi di Jakarta. Masih dilansir CNN Indonesia, ribuan mahasiswa berbagai universitas mendesak masuk ke gedung DPR RI, untuk bertemu pimpinan dewan. Para mahasiswa dengan berani menggulung dan menerobos kawat berduri yang sudah disiapkan pihak kepolisian sebagai pembatas.

Mahasiswa pun juga meneriakkan ancaman: kalau sampai 30 menit aksi tak digubris, mereka akan memaksa masuk!

Genderang sudah ditabuh. Mesin sudah dipanasi. Mahasiswa bersama rakyat ramai-ramai turun ke jalan, langsung menyasar pemangku kekuasaan. Dan saat ini, di depan meja redaksi kami, televisi layar besar menayangkan konferensi pers Wiranto, Menkopolhukam, menanggapi aksi massa yang menuntut pembatalan RUU Kontroversial.

Sementara itu, dua awak redaksi kami, menyahut tas untuk kemudian berpamitan. “Tak ikutan konsolidasi buat aksi Surabaya sek,” ujar mereka.

Di televisi, Wiranto—dengan pakaian putih-putih—meminta masyarakat tak lagi turun ke jalan dan memprotes RKUHP dan RUU kontroversial lain. Ini karena Presiden Joko Widodo sudah meminta penundaan pengesahan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

“Dengan penundaan yang didasarkan atas kebijakan pemerintah mendengarkan rakyat, maka demo yang menjurus RUU Pemasyarakatan dan lain-lain tidak relevan lagi karena bisa diberi masukan di jalur bukan di jalan, yang lebih etis,” ujar Wiranto.

Sementara itu terkait aksi unjuk rasa Surabaya yang akan digelar di DPRD Jatim pada Kamis (26/9) Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, dilansir CNN Indonesia, mengimbau agar mahasiswa bisa melakukan aksi dengan tertib.

“Silakan unjuk rasa, kami akan kawal. Kami akan jaga dari berangkat sampai kembali. Tapi aman dan tertib dan tidak mengganggu masyarakat,” ujar Luki.

Polisi, kata Luki, tetap membebaskan mahasiswa menyampaikan aspirasinya asal tidak menghujat dan menghina orang lain.

Tapi penundaan bukan jaminan. Dilansir BBC Indonesia, Meski Jokowi sudah meminta penundaan, toh DPR masih akan tetap memonitor apakah RKUHP bisa disepakati minggu ini atau sebelum masa kerja DPR selesai.

Genderang sudah ditabuh. Mesin sudah dipanasi. Mahasiswa bersama rakyat ramai-ramai turun ke jalan, langsung menyasar pemangku kekuasaan.

Ramaikan!