Mulai 16 Oktober kemarin, semua produk makanan yang beredar di Indonesia wajib menyertakan sertifikat halal. Namun, tak seperti sebelumnya, otoritas lembaga yang mengeluarkan hak halal itu bukan lagi di Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi langsung bawah Kemenag.

Efektivitas pemberlakuan tersebut sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang pertama kali diterbitkan 2014 lalu.

Isi pasal 67 ayat 1 UU JPH adalah: “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.”

Pada pasal yang sama ayat 2, UU JPH juga menjelaskan bahwa jenis produk yang bersertifikat halal akan diatur secara bertahap.

Nah, yang menarik rek, selain mengatur aturan terkait produk halal, UU JPH juga mengatur perubahan wewenang mengeluarkan lisensi halal yang semula ada pada MUI lewat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM), menjadi kewenangan langsung di bawah Kemenag.

Waduh! Lah iki! Pasca kewenangannya dicabut, LPPOM MUI dikabarkan protes! Mereka nggak terima kewenangannya digeser. Ya semoga aja nggak ada aksi-aksi bela MUI ya..

Tapi MUI lho sakjane nggak perlu ngambek. Tugas MUI nggak cuma ngurusi halal-haramnya makanan di Indonesia aja kok. Mereka selaku organisasi yang katanya diisi oleh para cendekiawan muslim dan para tokoh agama, harusnya bisa melaksanakan tugas-tugas mulia lain daripada sekadar ngurusin ginian.

Berikut rekomendasi kerjaan yang nantinya bisa diurusin MUI.

Mengirimkan Para Cendekiawan ke Pelosok

Sebagaimana tertuang dalam poin kedua tugas MUI, yakni berperan sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam, MUI harusnya mengirimkan kader-kadernya ke berbagai pelosok nusantara.

Kader ini bisa jadi ulama atau ahli agama di lokasi-lokasi terpencil di Indonesia. Daripada cuma cuwat-cuwit di Twitter, mending kan terjun langsung ke lapangan. Memberikan kontribusi nyata bagi agama dan negara sudah pasti besar pahalanya lho.

Gimana Ayah Naen? Daripada waktumu habis untuk nge-twit ceriwis ala mba-mba di acara gosip, mending jadi ustadz yang ngajarin ngaji anak-anak pinggiran. Bener to?

Ikut Membangun Ibukota Baru

Dijelaskan lagi dalam poin kedua peran MUI, yakni ulama berpartisipasi ulama dalam pembangunan nasional.

Kita semua tahu, Indonesia lima tahun ke depan akan pindah ibukota ke Kalimantan, sebagian di Kutai Kartanegara, sebagian yang lain ada di Penajam Paser Utara. Nah, MUI bisa mengirimkan para anggotanya untuk ikut membangun ibukota baru.

Anggota MUI bisa membantu, mulai dari ikut turun ke lapangan (jadi tukang) atau sekadar mengeluarkan dana dan doa demi kelancaran pembangunan ibukota baru. Jadi biar kucuran dana dari pemerintah nggak cuma abis buat ngurusin sertifikasi halal-haram mulu.

Kaderisasi Terduga Teroris

Saat ini, Indonesia jadi salah satu negara dengan masyarakat yang paling banyak mengakses internet tiap harinya. Kebiasaan ini menimbulkan berbagai macam perubahan sosial di masyarakat.

Salah satu yang keblaen adalah orang-orang yang mempelajari agama dari internet. Kalau belajarnya ke YouYube para kyai yang bener sih aman. Lah kalo belajarnya ke ustadz-ustadz yang agak mbeler yo jelas bahaya to.

Nah, di sini MUI bisa hadir mengkaderisasi ulang para terduga teroris. MUI bisa membina ulang mereka, mengajari agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Masok to?

Jadi gimana Tengku Zul? Anda jugs bisa berdakwah di penjara, tidak hanya di jagad Twitter saja.

Intinya, MUI nggak perlu gundah hanya karena tugas lisensi halalnya dicabut. Toh mereka masih tetep nerima kucuran dana operasional bulanan dari pemerintah.

Selain itu, tugas MUI juga nggak cuma ngurusi halal-haramnya makanan. MUI bisa juga lho mengajak organisasi lintas agama untuk mengadakan konferensi damai antar umat beragama. Karena harusnya MUI tak hanya ngurusi umat Islam doang, tapi jadi agen pemersatu bangsa lintas agama dan agen Pancasila.

MUI Bisa!