Dikutip dari buku “Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan,” gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat itu, muncul gagasan dari beberapa orang Fraksi PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dan lainnya, untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Yang saya ingat, usulan itu bukan ketikan komputer, tetapi manual,” kenang Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki 2006 lalu, dikutip dari Media Indonesia.

Tapi, usulan itu ditolak Fraksi ABRI.

“Argumentasi saya, adalah tidak logis menambah bab dalam RUU. Kalau penambahan satu pasal atau ayat biasa. Kedua, dilihat dari usulannya, penambahan bab ini belum dikaji secara yuridis maupun semantik,” tutur Ruki yang ketika itu jadi juru bicara Fraksi ABRI.

Menurut Ruki, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang diberi kewenangan sebesar itu, tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat. Harus dilakukan pengkajian khusus. Karena itu, fraksi ABRI terpaksa menolak penambahan bab ini.

Namun, mereka setuju soal pembentukan KPK.

Karena itulah lantas disepakatilah pembentukan KPK dalam aturan peralihan UU No. 31 tahun 1999, yang mengamanatkan agar paling lambat dua tahun setelah UU itu disahkan, KPK sudah dibentuk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tahun ini, KPK genap berusia 17 tahun. Jika diibaratkan manusia, KPK saat ini sedang berada di usia puber. Sayangnya, bukannya mulai bertumbuh menjadi lembaga yang kian dewasa dan mandiri, KPK justru semakin dilemahkan dengan berbagai Undang-undang yang baru saja disahkan DPR RI dan pemerintah.

Di momen krisis menjelang “dimatikan” inilah, KPK seperti bergerak cepat. Rangkaian pengungkapan kasus korupsi semakin gencar, seolah-olah KPK memanfaatkan nafas terakhirnya untuk membabat tikus-tikus yang bikin rugi negara. Paling tidak, sudah ada tujuh tujuh OTT dalam sebulan terakhir.

Terbaru, tiga orang direksi Perum Perindo dan enam lainnya terjaring operasi senyap KPK. Ini adalah tindak lanjut dari dugaan bakal terjadinya transaksi antara pihak swasta dan direksi BUMN bidang perikanan.

Menurut aturan yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan status pelaku yang terjaring OTT.

Sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan mantan Menteri Pemuda dan olahraga (Menpora), Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI.

Awal September lalu, KPK juga sempat melakukan OTT yang menjerat dua kepala daerah sekaligus: Bupati Bengkayang Kalimantan Barat, Suryadman Gidot dan Bupati Muara Enim Sumatra Selatan, Ahmad Yani.

Belum jelas kasus apa yang menjerat Suryadman. Namun untuk kasus Ahmad Yani, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim. Selain itu, KPK juga menetapkan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi sebagai tersangka.

Tak lama setelah OTT  itu, KPK juga melakukan OTT di direksi salah satu BUMN yakni PT Perkebunan Negara (PTPN) terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan perusahaan pemerintah. KPK menetapkan Direktur Utama PTPN III, Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I, Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka.

Selanjutnya pada pertengahan Agustus, KPK juga melakukan OTT pada dua jaksa di Yogyakarta, yakni Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Kedua jaksa ditetapkan tersangka bersama Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana sebagai pemberi suap.

Seminggu sebelum itu, KPK juga melakukan OTT. Kali ini pihak yang dijerat berasal dari anggota Komisi IV DPR Nyoman Dhamantara. Politikus PDIP itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga ia terlibat suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.

Sementara di awal Agustus, KPK juga OTT pada Direksi PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam terkait kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo. Dilansir CNN Indonesia, Andra diduga menerima uang 96.700 dollar Amerika dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai imbalan atas tindakannya mengawal proyek BHS.

Selanjutnya, siapa lagi yang akan terjerat?

KPK mulai ngebut, pejabat mulai gopoh. Ndang modyar kabeh!