Mahasiswa di Jakarta, Jogja, Surabaya, Malang, dan sejumlah kota besar lainnya telah bergerak. Mereka menyuarakan apa yang menjadi kekhawatiran bersama, yakni pemerintah terlalu kuat dan rezim jadi otoriter.

Para elit politik juga sudah tak bisa lagi dipercaya. Kongkalikong di kalangan atas sudah vulgar. Ini membuat rakyat semakin terdesak hingga terkungkung dengan pasal-pasal yang membelenggu.

#ReformasiDikorupsi, #MosiTidakPercaya, #TolakRUUKUHP, dan puluhan hastag provokatif lainnya menjadi bukti masyarakat menjadi tak lagi percaya pada pemerintah.

Bagaimana bisa menjelang masa jabatan DPR yang kurang lebih tinggal sebulan, mereka tiba-tiba saja punya banyak agenda pengesahan banyak RUU. Yang ganjil lagi, RUU yang akan disahkan ditengarai punya banyak kepentingan.

Revisi UU KPK dan RKUHP, spiritnya justru terlihat ingin memperkuat dan melindungi penguasa semata. Meski ditunda, tapi tetap saja tidak ada jaminan RKUHP tersebut tidak diserahkan lagi diam-diam dan ditinjau isinya.

Selain itu, ada banyak RUU Kontroversial, seperti RUU Minerba atau Pertanahan, yang tiba-tiba saja hendak disahkan. Naskah akademiknya tak pernah disosialiasikan secara luas, hanya kalangan terbatas. Isinya pun juga lebih menguntungkan pada korporasi, bukan pada rakyat.

Sementara, RUU yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memberikan perlindungan pada rakyat, justru lama tidak disahkan—seperti RUU tentang Asisten rumah Tangga dan RUU-PKS.

Pemerintah juga memperlihatkan kecenderungan untuk mengedepankan aksi represif ketimbang dialogis dalam menangani masalah. Soal Papua, misalnya. Blokade internet dan penempatan lebih banyak pasukan di Papua, hanya akan memperuncing masalah. Diplomasi budaya yang dulu pernah dilakukan almarhum Gus Dur, harusnya diprioritaskan.

Secara ideal, dalam penyusunan rancangan perundang-undangan, DPR seharusnya menimbang segala rancangan undang-undang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Yang menjadi pertanyaan sampai hari ini, mengapa mereka tidak segera mewujudkan tuntutan-tuntutan kebutuhan rakyat?

Bisa dengan mewujudkan kesejahteraan bagi para buruh dan petani, mengelola sumber daya alam Indonesia secara mandiri, membangun SDM dengan mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berwatak kerakyatan.

Mengapa DPR malah lebih sibuk untuk menyusun rancangan undang-undang yang jelas-jelas tidak berpihak pada rakyatnya sendiri?

Kita harus membangun satu kesadaran bersama, bahwa kitalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negeri demokrasi ini. Sudah menjadi kewajiban kita untuk bersatu dan bergotong-royong dalam membangun peradaban yang benar-benar merdeka. Untuk itu, stabilitas nasional semestinya digoyahkan dengan aksi-aksi semacam ini.

Untuk itu, kami dari DNK.id, sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi-aksi yang dilakukan banyak elemen lain, akan menggelar aksi menebar poster tuntutan rakyat. Suara rakyat adalah yang utama. Sudah cukup para elit politik bermain di kebijakan yang hanya menguntungkan golongannya saja. Rakyat bergerak, rakyat bersuara, dan rakyat meminta haknya.

Kami mengundang kamu semua untuk hadir pada:

Kamis, 26 September 2019, pukul 11.00 WIB
Titik Kumpul: Tugu Pahlawan
Dresscode: Hitam

Mari tinggalkan sejenak ruang kelas, kantor, dan pabrik-pabrik. Sampai jumpa besok, inilah suara kami untuk #SurabayaMenggugat! Ramaikan hastag ini di media sosial kalian!

Poster aksi bisa diunduh bebas di link berikut: bit.ly/SurabayaMenggugat