Kantor Dewan Kota Malang yang sehari-harinya sepi kayak kuburan, kini bakal lebih sepi lagi. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 anggota dewan Kota Malang sebagai tersangka Senin (3/9/18).

Padahal, sebelumnya sudah ada 19 anggota dewan yang lebih dahulu ditetapkan tersangka Maret lalu. Dan mereka semua sudah resmi ditahan bareng Wali Kota Malang, Moch Anton, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Pembangunan Jarot Edy Sulistyono.

Kini, berselang enam bulan saja sudah ada 41 anggota dewan yang resmi berseragam oranye, tanda tersangka korupsi. Apesnya, tanpa ampun KPK langsung menjebloskan mereka semua ke penjara. #savage. 

Padahal kalau KPK mau, para tersangka bisa diberi kesempatan untuk minta  penangguhan penahanan atau baru mau menjalani hukuman jika sudah ada vonis dari pengadilan.

Kok bisa gitu ya?

Asbabun nuzul perkara ini bermula dari pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015. Dimana telah terjadi kongkalikong antara pemerintahan eksekutif dan legislatif. Sederhananya, untuk pengesahan APBD tersebut anggota dewan meminta sebagian jatah melalui jalur yang tidak resmi.

Wali Kota Malang Moch. Anton yang ketika itu masih aktif menjabat rupanya tidak tahan dengan tekanan dari mayoritas anggota dewan ini. Sehingga, Abah Anton, demikian dia biasa disapa, menjanjikan uang Rp 700 juta agar pembahasan APBD tahun 2015 bisa cepat selesai.

Dan pencairan serta pengerjaan di Kota Malang pun bisa cepat tuntas semua.

Nah, uang Rp 700 juta itu pun kemudian diduga jadi bancakan oleh 41 anggota dewan ini. Di mana setiap anggota mendapatkan uang belasan juta saja. Berdasarkan data yang disampaikan KPK, per-anggota mendapatkan Rp 12,5 sampai 50 juta saja. 

Ya ampun itu uang segitu masih juga tega diembat. Kalau cuma buat korupsi Rp 12,5 juta sih yha ga usah jadi anggota DPRD. Jadi penjaga warnet juga bisa ngenthit segitu. 

Soalnya, nominal uang suapnya itu jauh lebih kecil kalau dibandingkan gaji dan tunjangan mereka  yang sebenarnya mencapai puluhan juta per bulan.

Namun, meskipun hanya terbilang uang receh, KPK tetap menggasak puluhan anggota dewan itu. Hingga kini mereka harus menjadi tahanan KPK, meskipun belum berstatus terpidana atau merupakan orang yang pasti bersalah.

Dengan demikian saat ini hanya tersisa lima anggota dewan saja, Gaes. Tiga merupakan anggota lama, sedangkan dua merupakan sosok baru yang menggantikan temannya karena meninggal atau melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Wajah lama yang sementara ini selamat tersebut adalah Priyatmoko dan Tutuk Hariyani dari fraksi PDI Perjuangan kemudian ada Subur Triyono dari Fraksi PAN.

Sementara dua nama baru adalah Nirma Chris Nindya yang sebelumnya menggantikan Ya’qud Ananda Gudban dari Fraksi Hanura. Serta ada Abdurrahman dari Fraksi PKB. Dua nama baru ini tentu tidak mengetahui perkara korupsi berjama’ah yang terjadi tahun 2015 lalu, karena mereka baru masuk tahun 2018 ini.

Kini dengan hanya berjumlah lima orang saja, apakah DPRD Kota Malang masih bisa berkerja?

Karena untuk pengesahan suatu keputusan dalam rapat paripurna harus ada kuorum atau kehadiran minimal 50 persen anggota plus satu orang. Jika di Kota Malang yang berjumlahkan 45 orang anggota dewan, maka syarat sahnya kuorum adalah dengan kehadiran 23 orang.

Tentu banyak sekali PR Kota Malang yang terganjal akibat tidak kuorumnya anggota dewan ini. Mulai dari pembahasan peraturan daerah yang pasti macet serta pembahasan rancangan APBD tahun 2019 karena saat ini sudah jelang memasuki akhir tahun 2018. 

Kalau APBD 2019 tidak disahkan, dapat dana operasional pemerintahan dari mana? Apa yha mau sepanjang tahun Pemkot Malang menjalankan roda pemerintahan dari dana patungan warganya–yang didapatkan dari nyebar kotak amal di pojok-pojok lokasi wisata? Ini pemerintahan daerah lho bukan karang taruna!

Dana tersebut dipakai untuk pembuatan akta kelahiran adik-adik bayi, dana operasional puskesmas di setiap kecamatan, hingga pembuatan KTP. Kalau semuanya nggak bisa dijalankan, apa Malang gak jadi kota mati saja? Terus karena jadi kota mati, Malang kemudian dikuasai para zombie gara-gara penyebaran T virus. Ini Malang apa Racoon City? 

Memang sih, partai asal para anggota dewan yang terjerat ini bisa melakukan PAW. Mencari ganti anggotanya yang ditahan. Masalahnya, ini bisa memakan waktu sampai satu bulan lamanya. Sebab, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda KPK bakal melakukan penangguhan penahanan dari para tersangka asal Kota Malang ini.

Dalam kasus ini komisioner KPK Basaria Panjaitan menyebut bahwa korupsi dilakukan berjama’ah oleh anggota DPRD dan kepala daerah.

“Padahal, seharusnya anggota DPRD mengawasi kinerja kepala daerah. Tapi dalam hal ini, berkolusi bersama untuk melakukan korupsi,” ujarnya ketika konferensi pers di gedung KPK.

Mashoook Pak Eko!