GELARAN Asian Games Jakarta-Palembang 2018 telah usai. Masa-masa menyenangkan bagi warga Indonesia itu pun harus berakhir.

Ini adalah Asian Games yang membahagiakan. Pembukaan yang keren (meski dijelehi dengan soal-soal gak penting seperti stunt-man), prestasi Indonesia yang moncer (meraih 31 emas dan nangkring di posisi 4, terbaik sepanjang sejarah olahraga Indonesia), histeria emak-emak soal Jojo yang lepas baju, dan penutupan yang epik (boyband papan atas Korea Ikon dan Suju pun tampil).

Dan yang paling penting, linimasa tak lagi dominan oleh pertengkaran abadi kampret-cebong. Masih ada, tapi kalah dengan puja-puji untuk atlet kita yang sudah habis-habisan bertanding. Terutama setelah atlet pencak silat Hanifan yang baru saja meraih emas berlari ke tribun, kemudian sambil merah putih tersampir di punggungnya, dia memeluk Presiden Jokowi dan Ketum IPSI Prabowo Subianto. Pemandangan yang menyejukkan.   

Dalam konteks yang berbeda, kita juga dihibur pernyataan-pernyataan Roy Suryo. Politikus Demokrat itu sejak awal mengkritisi penyelenggaraan Asian Games. Target 16 emas yang dipatok Indonesia dianggapnya tidak realistis.

Gelaran olahraga empat tahunan itu sangat menguntungkan Jokowi. Kekecewaan masyarakat dalam pemilihan cawapres terbayar dengan prestasi atlet dan penyelenggaraan.

 

 

Entah terlecut pernyataan merendahkan itu, para atlet Indonesia tampil habis-habisan. Mereka melampaui target tersebut, dan kurang satu medali emas lagi, para atlet Indonesia bahkan menggandakan target tersebut.

Kontan saja netizen langsung melontarkan pernyataan satire yang menyindir kata-kata Roy Suryo. ’’Memang tidak realistis, wong dapatnya 31 emas’’ atau ’’Pemerintah bohong. Target 16 emas, kok dapatnya 31 emas’’.

Eh…tetap saja Om Roy tidak mau kalah. Dia kembali mengatakan hal kontroversial. Menurut Om Roy, karena tuan rumah, Indonesia harusnya juara umum. Dia lantas membandingkan dengan pencapaian Indonesia dalam SEA Games 2011 di mana Indonesia juara umum.

Tentu saja pernyataan tersebut membuat tertawa warga Indonesia, sedikitnya karena dua alasan. Yang pertama, dia tak konsisten dengan pernyataan pertama yang menanyakan realistis tidaknya target 16 emas.

Harusnya, kalau pesimis, ya gak ngomong di akhir-akhir kalau Indonesia harusnya juara umum.

Yang kedua, ini Asian Games, bukan Sea Games. Kompetitornya beda. Tiongkok, Jepang, Korea, atau Iran tidak ikut berlaga di Sea Games. Ayolah Om Roy, harusnya bisa membandingkan dunk…Apalagi situ bekas menteri olahraga. Tahu beda tingkat kesulitan di Sea Games dan Asian Games.

Tapi, secara politis, gelaran olahraga empat tahunan itu sangat menguntungkan Jokowi. Kekecewaan masyarakat dalam pemilihan cawapres kemarin sedikit banyak terbayar dengan prestasi atlet dan penyelenggaraan.

Apalagi, pada closing ceremony, Jokowi memilih terbang ke Lombok untuk menemui pengungsi korban gempa dan nobar di sana bersama Gubernur NTB Tuanku Guru Bajang.

Namun, itu bersifat sementara. Asian Games ditutup ketika pilpres digelar masih tujuh bulan kemudian. Waktu yang cukup panjang untuk terjadi banyak hal.

Yang pertama tentu saja masyarakat kembali mengingat KH Ma’ruf Amin, cawapres petahana. Sepanjang gelaran Asian Games, ketua umum MUI sama sekali tidak tersorot. Juga tidak ada peran-peran yang dia ambil dalam gelaran tersebut. Ini tentu akan mengingatkan kembali masyarakat soal KH Ma’ruf Amin.

Para ahli strategi kubu Jokowi harusnya (pasti) berpikir bahwa ide untuk “menyembunyikan” KH Ma’ruf Amin adalah salah besar. Cukup sulit untuk membuat nama Ma’ruf Amin tersembunyi selama tujuh bulan ke depan. Harus dimunculkan sekali-sekali. Jika tidak, hal itu akan berpengaruh buruk kepada elektabilitas pada pasangan petahana.

Sejak awal, meski pilihan itu menyolidkan sebagian besar nadhliyin, tetap saja Ma’ruf Amin adalah batu krypton bagi Jokowi.
Memaksa Jokowi running kampanye sendirian tentu akan terlihat jelek dan mudah menjadi sasaran tembak bagi lawan.

Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Sejauh ini, mata uang Rupiah menjadi salah satu yang terpukul hebat dari ekonomi dunia. Kenaikan suku bunga di AS, krisis di Argentina dan Turki, menjadi salah satu faktor terbesar terpuruknya rupiah hingga hampir mencapai Rp 15 ribu per satu USD. Terburuk sejak krisis moneter 1998 lalu.

Padahal, ekonomi adalah salah satu prasyarat utama terjungkalnya sebuah rezim. Tumbangnya rezim, di negara paling otoriter sekalipun, selalu diawali oleh runtuhnya ekonomi.

Sejauh ini, ekonomi Indonesia belum mencapai kategori krisis. Harga-harga gorengan dan bahan pokok masih tidak terlalu terimbas banyak. Namun, sampai kapan?

Sebagai ilustrasi, untuk tahu-tempe yang dianggap makanan di saat krisis ekonomi. Itu akan terimbas paling cepat dari lemahnya rupiah. Sebagai ilustrasi, total produksi kedelai dalam negeri antara 500 ribu – 600 ribu ton.

Sementara, kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta hingga tiga juta ton. Di mana, yang paling banyak menyerap kedelai adalah para pengrajin tahu-tempe. Kekurangannya diambil dari mana?

Ya jelas impor. Impor menggunakan dolar dan tentu saja harganya pasti akan naik. Bahan naik, harga produk pun naik.

Untuk itu, tidak ada cara lain bagi tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk bekerja lebih keras lagi. Sebab, hukum pilpres dan pilkada selalu seperti ini. Petahana start dari posisi elektabilitas yang tinggi. Namun, ia akan selalu cenderung menurun. Sementara, penantang selalu berangkat dari elektabilitas yang rendah, tapi kecenderungannya hanya naik.

Jadi, pertarungan politik itu sebenarnya adalah bagaimana petahana mempertahankan penurunannya tidak telalu tajam, dan bagaimana penantang mempercepat akselerasi kenaikannya.

Pada suatu masa, titik keseimbangan akan bertemu. Pertanyaannya adalah, apakah titik pertemuan itu terjadi sebelum pilpres atau setelah pilpres.