Timeline soal pilpres memang tak pernah sepi. Yang sedang ramai, dan tampaknya bakal terus ramai, adalah soal tagar #2019GantiPresiden. Gerakan para relawan #2019GantiPresiden, selanjutnya disingkat RGP saja ya ges, massif. Mereka berencana menggelar deklarasi di mana-mana, yang kemudian memantik reaksi dari sejumlah elemen yang kontra dengan RGP.

Terakhir, rencana deklarasi di Banyuwangi awal September mendatang sudah membuat suhu politik di kota ujung timur pulau Jawa terus memanas. 

Perdebatan soal ini pun viral. Yang pro mengatakan bahwa ini adalah gerakan legal yang sepenuhnya hak demokratis warga. Yang kontra mengatakan bahwa gerakan ini provokatif, ada yang menyebut makar, dan bahkan ada yang menyebut bahwa ini settingan untuk membuat Indonesia menjadi Suriah ke dua. 

***

Gerakan ini awalnya dipelopori pada akhir 2017 lalu oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Mantan Ketua tim pemenangan Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta itu memang harus patut diapresiasi kecerdasannya. Meski saat itu belum terbentuk koalisi pilpres seperti sekarang ini, tapi Mardani melihat bahwa sulit pihaknya bergabung dengan koalisi Jokowi. 

Kemungkinan besar, PKS tetap akan bersama mitra lawasnya: Gerindra dan PAN. Yang posisinya pasti berlawanan dengan Jokowi. 

Dia juga tahu bahwa Jokowi bukan sosok yang bisa ditumbangkan begitu saja. Dia mengincar basis segmen perlawanan yang lebih besar, sekaligus juga mudah diingat. Ketemulah tagar itu.

Para pendukung Jokowi harus mengakui bahwa tagar membuat mereka kelabakan. Sulit untuk menemukan tagar mendukung Jokowi sebaik tagar tersebut. Selain itu, tagar tersebut sepenuhnya legal. 

Meski legal, namun gerakan RGP di perjalanannya membuat suhu politik makin panas. Perseteruan pertama tercatat terjadi pada car free day di Jakarta. Ketika itu, massa RGP melakukan persekusi terhadap pendukung Jokowi.

Selanjutnya, gentian. Salah satu RGP paling gigih, Neno Warisman, mendapat persekusi di mana-mana. Masalah menjadi semakin panjang, dan celakanya, KPU dan Bawaslu justru membuat situasi makin runyam dengan segala regulasinya. 

***

Seorang petinggi satuan intelijen dan keamanan polisi di Surabaya sempat mengeluh menjelang deklarasi tagar itu di Surabaya pada Minggu (26/8) lalu. Ketika berkoordinasi dengan panitia menjelang acara, dia sempat mengingatkan kemungkinan terjadi bentrok. Dan juga menyarankan untuk ganti tagar.

’’Kami sudah meminta mereka untuk mengganti tagar dengan #2019PrabowoPresiden atau deklarasi relawan Prabowo, yang semacam itu,’’ katanya.

Dia yakin, dengan mengganti tagar menjadi seperti itu, pasti tidak akan terjadi gesekan di Surabaya. Sebab, mendukung Prabowo adalah hak konstitusional, dan masyarakat Surabaya juga akan menganggap itu penyampaian aspirasi politik biasa. Tidak akan ada aksi tandingan, karena memang sah-sah saja.

Lho, bukankah RGP juga legal, dan sah-sah saja?

Petinggi kepolisian itu menjawab bahwa meski RGP legal, tapi akan menimbulkan gesekan. Karena ada ruang publik yang hendak diklaim oleh RGP. ’’Dari hasil pertemuan kami dengan sejumlah elemen, mereka keberatannya soal itu,’’ terangnya.

Mereka tak rela ada gerakan RGP karena nanti ada klaim “Surabaya Pingin Ganti Presiden”. Mereka tak ingin Surabaya diklaim seperti itu. Apalagi, Surabaya secara geopolitik adalah basis PDI Perjuangan dan banser. Dua elemen yang afiliasinya dalam pilpres mendatang ke Jokowi. 

Sementara, jika menggunakan tagar #2019PrabowoPresiden atau deklarasi relawan Prabowo, tidak akan dipermasalahkan. Sebab, tidak ada klaim dari tagar tersebut. Bahasa menjadi penting di sini. Apalagi, dalam konteks pilpres, orang Surabaya cenderung tidak terlalu ingin ekpresif.

Bagi mereka, politik itu kotor. Jadi, meski mesin PDI Perjuangan dan banser besar di sini, tak pernah ada gerakan besar-besaran mendukung Jokowi, misalnya. Lah, ini tiba-tiba saja RGP hendak melakukan hal itu, dan mengklaim ruang publik. Inilah yang kemudian menimbulkan resistensi.

Sebelum hari H, sudah banyak bertebaran poster-poster yang menolak rencana tersebut. Polisi juga menerima permohonan izin aksi balasan dari elemen yang kontra RGP. Tempatnya pun berdekatan. Jika RGP minta izin penggunaan tempat di Tugu Pahlawan, massa aksi kontra RGP di Jalan Tembaan. Pasti akan berhadap-hadapan.  

Melihat gelagat itu, polisi kemudian berkoordinasi dengan Tri Rismaharini, wali kota Surabaya. Bu Wali, yang juga tahu potensi gesekan itu, tidak memberikan izin penggunaan Tugu Pahlawan ke RGP. 

Polisi lalu membujuk panitia RGP. Namun, mereka bersikukuh untuk tetap menggelar acara dengan nama yang sama. ’’Di sini posisi kami sulit. Jika kami membubarkan acara tersebut, maka kami (polisi) dianggap tidak netral. Tapi, jika kami membiarkan, maka bisa terjadi gesekan besar,’’ katanya.

Pejabat itu menganalisa bahwa kemungkinan besar, gesekan itu justru yang dicari oleh RGP. 

Analisa itu tidak salah. Sebab, RGP memang membutuhkan konflik untuk menjadi berkembang lebih besar. Dengan tidak menyebut nama, mereka akan membuat situasi yang bisa diklaim “kami dizhalimi, lihat aparat juga membela penindas agama”.

Ya, agama, sebab jargon, cara berpakaian, dan perilaku diatur sedemikian rupa, sehingga mendapatkan kesan bahwa mereka representasi Islam. Klaim yang sulit dicapai jika menggunakan tagar #2019PrabowoPresiden. 

Jika kesan kepada masyarakat itu tercapai, maka pesan inti bisa dimasukkan ke benak masyarakat. “Wah, presidennya zhalim. Mending diganti saja”. Karena, pilihan ada dua, maka tentu saja Prabowo yang akan menangguk keuntungan. 

***

Fakta bahwa gerakan RGP sebenarnya adalah gerakan pendukung Prabowo sudah menjadi rahasia umum. Dari percakapan di linimasa media sosial, salah satu alasan para aktivis RGP enggan mengubah nama adalah karena “takut dianggap mencuri start kampanye”. 

Ini juga sebuah alasan yang kontradiktif. Karena, pada dasarnya para aktivis RGP mengakui bahwa gerakan mereka sebenarnya adalah kampanye terhadap Prabowo. Bahwa gerakan ini adalah kampanye.

Pernyataan takut dianggap mencuri start kampanye itu apakah berarti: 1. Murni karena tak mau mencuri start kampanye (yang seharusnya mereka menghentikan gerakan itu, karena memang itu pencurian), 2. Sebenarnya mau mencuri start kampanye, tapi ingin tetap dianggap legal mencuri start kampanye (yang berarti curang dong). 

Pada akhirnya, meski terus disangkal, RGP memang sudah menjelma menjadi gerakan politik bagian dari pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno. Hanya, fokusnya pada kampanye offensif untuk menyerang petahana, Jokowi.

Yang menjadi catatan, meski legal, gerakan ini sebenarnya berpotensi untuk memancing konflik horizontal antar masyarakat. Apalagi, meski secara tak terang-terangan (karena ada faktor KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi), simbol-simbol agama tetap menjadi andalan utama gerakan ini.

Pilkada DKI Jakarta yang dianggap salah satu pilkada terburuk karena membelah masyarakat sedemikian parah (hingga ada orang tak mau memandikan jenazah tetangganya karena beda pilihan politik), bisa bakal terulang. 

Dalam situasi politik sekarang, oposisi tampaknya tak punya banyak strategi. Yang pertama, mengganti dengan tagar #2019PrabowoPresiden dengan konsekuensi pilpres menjadi lebih adem, tapi secara elektoral pasti merugikan mereka.

Atau menggabungkan kedua tagar, dengan aktivis RGP yang terus melakukan deklarasi di mana-mana, memancing persekusi dan gesekan, yang membuat suhu pilpres lebih panas, namun secara elektoral menguntungkan mereka. 

Dari perkembangan politik sejauh ini, tampaknya gerakan RGP tidak akan berhenti atau mengganti tagar mereka. Meski berpotensi munculnya konflik di sejumlah daerah, tagar itu cukup efektif untuk kampanye ofensif guna menggerus elektabilitas petahana. Prinsip politik Macchiavellian yang dipakai, bahwa sejatinya politik adalah merebut kekuasaan. Tak peduli seperti apa efeknya kepada masyarakat.