Diterbitkannya RUU Air hingga digedok sah menjadi undang-undang merupakan pukulan telak bagi pegiat lingkungan. Sebabnya, air sebagai common goods (milik umum) kemudian bertransisi menjadi private goods (kepemilikan pribadi) melalui skema konsesi eksploitasi air untuk kepentingan komersial.

Banyak pegiat lingkungan was-was kala DPR dan Pemerintah mulai mengagendakan pengesahan RUU Pertanahan. Pasalnya RUU Pertanahan ini sangat mengakomodir kepentingan korporasi. Salah satunya ialah melalui skema bank tanah yang terindikasi akan memudahkan korporasi memperoleh tanah secara mudah dan murah.

Skema bank tanah ini sesungguhnya berkesinambungan dengan penetapan tanah mutlak oleh negara. Mereka yang tak mampu membuktikan kepemilikan lahan, maka tak bisa mencegah negara mengambil serta mengkonsolidasikannya ke bank tanah.

Sifat dari lembaga ini tidak lebih dari kamuflase pro rakyat, artinya tidak memiliki marwah progresif untuk membagi tanah ke rakyat. Dalam isinya, RUU Pertanahan tidak menyebutkan secara teknis dan konkret terkait penyelesaian konflik, seperti membuka peta ketimpangan dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Selanjutnya, ada juga penguasaan tanah di atas maupun di bawah, yang sangat rentan terhadap eksploitasi masif yang bercorak ekstraktif.

Ancaman selanjutnya datang dari RUU Minerba. UU ini akan berbahaya bagi penyelamatan ruang hidup rakyat, karena akan mempermudah investasi di sektor mineral baik logam maupun nonlogam. Negara seakan-akan memfasilitasi penghancuran masif sektor sumber daya alam, dengan mengizinkan pengerukan sektor tersebut secara masif. Tanpa melihat daya dukungnya, bagaimana kelanjutan lingkungan hidup.

Pemerintah tak pernah melihat relasi alam dengan manusia, bagaimana keberlanjutan hidup dan kehidupan generasi yang akan datang. Mereka selalu mengutamakan investasi, terjebak dalam skema pasar, eksploitasi masif menjadi bagian dari determinasi pasar.

Pada akhirnya, mereka melupakan kelestarian, serta penyelamatan ruang hidup. UU Minerba memfasilitasi kehancuran sistematis dan masif tersebut. Sangat kontraproduktif dengan UU Penglolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

Perlu dicatat, Indonesia itu sangat rentan, khususnya bagian selatan Jawa. Penetapan kementerian ESDM terkait sumber daya mineral logam maupun nonlogam di wilayah pesisir selatan Jawa, telah menjadi dalih bagaimana pertambangan akan dimasifkan.

Pertambangan mineral, baik logam maupun nonlogam, tentu akan mengancam ruang hidup yang ada di sana. Kita paham kalau mau belajar, bahwa sesungguhnya wilayah pesisir Selatan Jawa khususnya sangat spesial. Gunung di wilayah tersebut memiliki fungsi alam yang tak tergantikan, selain sebagai medium pohon-pohon agar tetap hidup, juga menjadi sumber air untuk kehidupan. Tidak hanya itu saja, gunung tersebut merupakan benteng alami yang bisa melindungi wilayah daratan dari angin kencang samudra hindia, hingga ancaman tsunami.

Maka, tidak berlebihan ketika RUU Minerba ini dipandang sebagai ancaman serius, sebab industri ekstraktif ini sifatnya merusak. Ia mengeruk tanah, lalu memerasnya untuk mendapatkan semacam intisari bumi, bisa berupa mineral logam maupun non logam, contohnya ada emas, tembaga, pasir besi, sementara untuk non logam ada karst, fosfat, marmer dan lain-lainnya.

Pasca ekstraksi, sangat tidak mungkin mengembalikan penampakan wilayah tersebut seperti sediakala. Adapun reklamasi dan rehabilitasi tidak mampu memperbaikinya secara maksimal. Kalau toh bisa dikembalikan, berarti kemungkinan yang menambang adalah ‘Tuhan’ atau ‘Nabi’.

Jikalau aneka RUU rakus lingkungan tersebut disahkan, maka tinggal menunggu waktu untuk bencana tiba. Lebih buruk lagi, jikalau praktik jahanam seperti ini masih dibiarkan, maka umur umat manusia tidak akan lama lagi.

Jika demikian, tidak usah menikah lalu punya anak, daripada menambah dosa kita. Toh anak kita yang akan menanggung kehancuran yang telah kita biarkan. Kita boleh tertawa terbahak-bahak kini, tapi deru air tangisan akan terdengar setiap waktu pada generasi mendatang.