DNK

Layakkah Tragedi Lumpur Lapindo Masuk Pelanggaran HAM Berat?

Layakkah Tragedi Lumpur Lapindo Masuk Pelanggaran HAM Berat?

13 tahun sudah Lumpur Lapindo telah menyembur. Semestinya kita menolak lupa. Tanggul penghadang lumpur itu juga seharusnya tidak menjadi wisata, tapi menjadi penanda akan kehancuran alam akibat ulah rakus manusia.

Permasalahan Lumpur Lapindo pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006. Temuan adanya kerusakan lingkungan di Sidoarjo dan sekitarnya membuat kasus ini semestinya diusut tuntas.

Air di sekitar Kali Porong masih sangat tercemar. Merusak biota air, tambak, dan terutama sawah.  Ini jelas berpengaruh buruk pada hasil panen yang dikonsumsi masyarakat.

Belum lagi rumah-rumah warga yang tenggelam. Banyak desa menjadi sirna karena luapan lumpur. Warga desa di wilayah Porong dan sekitarnya, kehilangan sejarah desanya, guyub rukun antar tetangga, dan tempat tinggal keluarga.

Solusi instan yang ditawarkan PT Lapindo Brantas hanyalah dengan membayar ganti rumah yang terdampak. Tapi mengertilah, masalahnya belum selesai sampai di situ. Ini mungkin pembahasan yang tak aktual, tapi akan terus disuarakan karena sekali lagi, Lapindo belum selesai!

Yang dilakukan Lapindo semestinya harus dilihat sebagai pelanggaran HAM berat karena sudah masuk pemusnahan lingkungan atau ekosida (ecocide) yang berdampak luas bagi kehidupan manusia.

Pasal 7 UU 26/2000 menjelaskan, ada dua macam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus Lumpur Lapindo, yang paling relevan didiskusikan adalah ‘kejahatan terhadap kemanusiaan.’

Pasal ini menjelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan rupa beragam yang tentunya tidak manusiawi.

Ekosida ini menjadi beda tipis dengan genosida, karena jika genosida merupakan pembunuhan manusia secara massal dan langsung, sedangkan ekosida adalah merusak alam secara langsung yang tentunya bisa membunuh manusia secara perlahan.

***

Dalam jurnal Walhi Jawa Timur yang berjudul ‘Ecocide dalam Konteks Kasus Lumpur Panas Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur’ yang dirilis akhir April lalu, tercatat bahwa masalah Lumpur Lapindo ini mesti menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

Rilisan yang ditulis Wahyu Eka Setyawan itu menyebutkan, ekosida adalah suatu kejahatan terhadap perdamaian, karena luasnya kerusakan yang diakibatkan oleh perusakan atau hilangnya ekosistem.

Lumpur Sidoarjo atau Lumpur Lapindo, merupakan sebuah fenomena melubernya material bawah tanah berupa lumpur, air dan gas bumi, yang menghasilkan semburan lumpur panas, tepatnya di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini merupakan konsekuensi dari ledakan sumur gas alam yang dibor PT Lapindo Brantas.

Bencana ini mengakibatkan desa-desa di sekitar lokasi semburan terkena imbasnya, sehingga mengakibatkan evakuasi paksa lebih dari 8.200 penduduk dan tak kurang 25.000 penduduk harus mengungsi.

Lumpur Lapindo juga memicu munculnya PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) hingga 2000 kali di atas ambang batas normal. Juga Hydrocarbon yang mencapai tingkat delapan sampai 220 ribu kali lipat di atas ambang batas. Ditambah lagi level timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada air sungai Porong, yang sudah mencapai angka 10 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan.

Akibatnya, banyak penyakit yang menjangkiti warga terdampak, seperti ISPA, keluhan sakit pada sistem otot dan jaringan, tukak lambung dan usus, diare, darah tinggi primer, tifus, infeksi kulit dan pulpa.

***

Sebelumnya pada 2008 dan 2013, wacana pembahasan soal ekosida kembali mengemuka. Lapindo yang kala itu diusulkan sebagai salah satu pelanggaran berat, urung terealisasi karena perbedaan prinsip di tubuh Komnas HAM perihal perbedaan klasifikasi pelanggaran berat pada konteks bencana lumpur Lapindo.

Ecocide jadi salah satu usulan di ‘Rome Statute’ dan masuk pertimbangan kriminal berat di United Nations. Dalam konteks Lapindo, bencana lumpur panas ini dihasilkan oleh kesalahan manusia (human error) atau kelalaian, sehingga mengakibatkan bencana dengan skala luas. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasin ini, hingga kini belum ada payung hukum yang melandasinya.

United Nation International Comission pada tahun 1991, mendefinisikan kerusakan atau perusakan lingkungan yang luas dan berlangsung dalam waktu jangka panjang dan berdampak parah sebagai suatu kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.

Pada tingkatan global, definisi ini diterjemahkan menjadi perubahan materi ke arah yang buruk dari sifat alamiah awal.

Persoalan ecocide tidak hanya bersifat lokalistis. Karena itu, legislasi nasional harus memasukan instrumen hukum pada masing-masing wilayahnya, yang mungkin mendefinisikan ecocide secara kontekstual karena beberapa kasus sudah terjadi di sejumlah negara.

Intinya adalah, kerusakan alam yang dilakukan PT Lapindo Brantas ini telah berdampak sangat buruk bagi manusia. Penyelesaiannya tak cukup dengan ganti rugi uang semata. Lebih dari itu, semestinya juga ada ganti rugi alam, memulihkan kembali apapun yang sudah dirusak.


KOMENTAR
Liputan TERKAIT